Langgar Protokol Kesehatan, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Bubarkan Hajatan di Bantul

Sebuah resepsi pernikahan di Kabupaten Bantul terpaksa dibubarkan oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul

Istimewa
Hajatan di Ngablak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan, Rabu (10/02/2021) 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sebuah resepsi pernikahan di Kabupaten Bantul terpaksa dibubarkan oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul. Tepatnya di Ngablak, Sitimulyo, Piyungan.

Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Bantul, Hermawan Setiaji mengatakan kegiatan resepsi yang dilakukan melanggar Instruksi Bupati No 5/ INSTR/2021.

Pembubaran dilakukan pada Selasa (09/02/2021) kemarin. 

ASN di DI Yogyakarta Dilarang Ke Luar Kota Saat Libur Imlek

"Kami terpaksa membubarkan acara, karena penyelenggara melanggar Instruksi Bupati,"katanya, Rabu (10/02/2021).

Pihak penyelenggara sudah mengantongi surat izin kegiatan dari Satgas Kapanewon Piyungan.

Namun saat pengecekan, penyelenggara melanggar aturan yang ditetapkan. 

Dalam izin yang diberikan, penyelanggara harus mematuhi protokol kesehatan.

Untuk menghindari kerumunan, maksimal tamu yang hadir adalah 50 orang.

Selain itu penyelenggara harus jarak, menyediakan tempat cuci tangan, dan tidak ada hiburan pengiring. 

"Protokol kesehatan dilanggar semua. Tamu yang hadir banyak, lebih dari 200 orang. Ada beberapa yang tidak pakai masker, tidak ada jaga jarak, dan ada hiburan," terangnya. 

Ia menyebut untuk mengendalikan COVID-19 di Kabupaten Bantul dibutuhkan peran serta masyarakat. Apalagi di tengah PTKM basis mikro, masyarakat harus semakin disiplin.

Menurut dia, efektivitas PTKM basis mikro berhasil jika masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.

UPDATE Jadwal Seleksi dan Formasi CPNS 2021, Ada 1,3 Juta Lowongan CPNS Segera Dibuka

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, Yulius Suharta mengungkapkan pembubaran hajatan tersebut adalah yang pertama di Kabupaten Bantul.

Sebab selama ini belum pernah ada hajatan yang dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan.

"Selama ini Satgas Kabupaten belum pernah membubarkan hajatan. Setelah rekomendasi diberikan, maka kami harus melakukan pengecekan ulang," ungkapnya.

Dengan adanya pembubaran hajatan tersebut, ia berharap agar kapanewon lebih teliti dalam mengeluarkan rekomendasi.

Pihak kapanewon juga harus mengecek ulang, sehingga hal serupa tidak terjadi lagi. (maw)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved