Breaking News:

Kabupaten Sleman

Begini Arahan Bupati Sleman Selama PPKM Skala Mikro

Begini Arahan Bupati Sleman untuk Masyarakat Selama pelaksanaan PPKM Skala Mikro

TRIBUNJOGJA/ Ahmad Syarifudin
Bupati Sleman Sri Purnomo 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman resmi memberlakukan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dengan mengoptimalkan peran dari satgas covid-19 di tingkat Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan dan melibatkan Padukuhan hingga RT/RW.

Pelaksanannya, tiap Kalurahan diminta untuk membuat posko di tingkat Padukuhan maupun RT/RW dengan melibatkan Jaga Warga, atau partisipasi masyarakat, untuk memantau sekaligus membatasi mobilitas masyarakat dalam upaya pencegahan penularan virus corona.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengungkapkan, pos jaga warga sentralnya ada di Padukuhan. Peranannya sangat penting yakni  memantau sekaligus mengkoordinir suplai kebutuhan hidup warga yang Isolasi mandiri ketika Padukuhan tersebut terpaksa harus ditutup karena menjadi zona merah.

Menurut dia, PPKM tahap ketiga yang diberlakukan berbasis mikro, maka satuannya lebih kecil di tingkat Pemerintahan terbawah. 

Ia mencontohkan, semisal di padukuhan Jaban, Kalurahan Tridadi, di sana menjadi resiko penularan tinggi karena ada 10 rumah positif, maka yang ditutup bukan satu Kalurahan Tridadi, melainkan hanya satu Padukuhan, yaitu Jaban.

Ketika diberlakukan penutupan, maka di sana akan ada pos Jaga Warga untuk pemantauan. 

"Suplai kebutuhan makan, karena orang di dalamnya tidak bekerja, kecukupan makan dimonitor oleh Kalurahan, dikoordinasikan dengan Dukuh dan RT/RW," tuturnya, Selasa (9/2/2021). 

Kasus Positif Covid-19 di DI Yogyakarta Bertambah 228 Orang, 326 Pasien Dilaporkan Sembuh

Soal Sanksi Pelanggar PPKM Mikro di Desa, Satpol PP DIY Serahkan ke Satlinmas

Kebijakan PPKM berbasis Mikro tertuang dalam Intruksi Bupati nomor 4/2021 dan berlaku selama 14 hari dimulai tanggal 9 - 22 Febuari 2021.

Dalam Intruksi yang ditandatangani Bupati Sri Purnomo itu menyebutkan, kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko di tingkat Kalurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah Daerah sesuai pokok kebutuhan. 

Seperti kebutuhan di tingkat Kalurahan, dibebankan kepada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan lainnya melalui anggaran pendapatan belanja Desa atau sekarang (APBKalurahan).

Halaman
12
Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved