Korban PHK Bakal Diberi Pesangon oleh Pemerintah, Begini Syarat dan Besarannya

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah mengaturnya

Editor: Joko Widiyarso
Warta Kota/Andika Panduwinata
ILUSTRASI: Di-PHK Karena Corona, Karyawati Ini Ingin Diajak Nikah 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kehilangan pekerjaan akan diberikan uang pesangon oleh pemerintah.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah mengaturnya, yang saat ini drafnya sudah diunggah oleh pemerintah.

JKP merupakan manfaat baru dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Terkait Dugaan Kasus Pelecehan di Malioboro, Wakil Ketua DPRD DIY Usulkan Adanya Pembinaan Rutin

Program tersebut semakin menambah manfaat yang sudah ada seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan meski ada tambahan manfaat, pemerintah menjamin tak akan mengubah besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, iuran JKP bagi pegawai yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan akan bersumber dari pemerintah dan rekomposisi iuran.

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Dokumentasi Kemnaker)

“Sumbernya dari pemerintah dan rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan juga jaminan kematian (JKM),” kata Anwar dikutip Tribun Jogja dari Kontan.co.id via Kompas.tv, Minggu (7/2/2021).

Menurut draf RPP yang telah diunggah, besaran iuran JKP sebesar 0,46 persen dari upah. Pemerintah akan membayarkan sebesar 0,22 persen dari upah per bulan dengan maksimal besaran upah Rp 5 juta per bulan.

UPDATE COVID-19 di Klaten, Minggu 7 Februari 2021 : 51 Terkonfirmasi Baru, 23 Pasien Sembuh

Untuk iuran JKK, akan direkomposisi sebesar 0,14 persen dari upah, sehingga akan terdapat perubahan pada iuran JKK berdasarkan tingkat risiko.

Iuran untuk tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,1 persen dari upah sebulan, risiko rendah 0,4 persen dari upah sebulan, risiko sedang 0,75 persen dari upah sebulan, risiko tinggi 1,13 persen per bulan, dan risiko sangat tinggi sebesar 1,6 persen dari upah sebulan.

Sedangkan JKM akan mengalami rekomposisi menjadi 0,1 persen dari upah sebulan, sehingga iuran untuk JKM menjadi 0,2 persen dari upah sebulan.

Di dalam persyaratan penerima JKP, peserta harus terdaftar pada seluruh porgam yang terdapat di BP Jamsostek.

Sejumlah kelompok pemuda di Dusun Paten, Tridadi, Kabupaten Sleman sukses merintis usaha wastafel portabel usai di PHK akibat pandemi Covid-19.
Sejumlah kelompok pemuda di Dusun Paten, Tridadi, Kabupaten Sleman sukses merintis usaha wastafel portabel usai di PHK akibat pandemi Covid-19. (istimewa)

Dengan demikian, peserta akan menerima manfaat berupa uang dan pelatihan selama enam bulan bila terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Besaran uang yang diterima sebesar 45 persen dari upah per bulan dengan batas maksimal upah Rp 5 juta per bulan selama tiga bulan.

Halaman
123
Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved