Pendidikan
UN 2021 Ditiadakan, Kepala Sekolah di DI Yogyakarta : Tidak Masalah
Peniadaan UN akan memacu sekolah-sekolah untuk betul-betul mengaktualisasikan diri dan tetap berprestasi.
Penulis: Maruti Asmaul Husna | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
"Jadi portofolio dan ujian sekolah. Persentasenya 50:50," imbuh Ngadiya.
Ia menambahkan, bagi SMA tidak mengapa jika tidak ada UN, karena untuk melanjutkan ke jenjang kuliah siswa akan tetap dites.
"Kalau saya tidak dilakukan tidak apa-apa," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 8 Yogyakarta, Sri Suryatmi menuturkan, setelah adanya SE Mendikbud tersebut, baru akan diadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
Namun, hingga saat ini sosialisasi belum dilakukan karena masih menunggu pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
Adapun terkait isi SE tersebut, Sri menyebutkan, antara lain meliputi; tidak diadakannya UN, pengaturan tentang syarat kelulusan, pelaksanaan ujian sekolah, rambu-rambu bagi sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah, kriteria kelulusan dan kenaikan kelas, serta penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Ujian sekolah, menurut Sri, dilaksanakan oleh satuan pendidikan, baik dalam bentuk portofolio, penugasan, tes tulis, atau bentuk penilaian lain.
• Pencanangan Program Sekolah Penggerak Dimulai dari Gunungkidul
"Tidak harus melakukan tiga-tiganya. Penentuan kelulusan itu juga tidak hanya melihat hasil selama kelas XII, tetapi proses belajar dari semester 1-6 melalui nilai rapor," bebernya.
Adapun SMAN 8 Yogyakarta tetap akan melaksanakan ujian sekolah pada 22-31 Maret 2021.
"Penentuan kelulusan kami dari nilai rapor siswa semester 1-6 dan hasil ujian sekolah," imbuhnya.
Sri menjelaskan, orientasi Mendikbud saat ini ialah agar siswa tidak hanya berkompetensi di bidang pengetahuan, tetapi lebih dituntut untuk tuntas di kemampuan literasi dan numerasi.
"Dengan anak-anak dites literasi dan numerasinya justru memberikan gambaran anak bisa memahami ilmu pengetahuan, memang konsep sejak saya kuliah, kedudukan mata pelajaran sebenarnya hanya alat untuk mencapai kompetensi," ucapnya.
"Sehingga kalau UN ditiadakan menurut saya tidak masalah. Karena untuk mengukur keberhasilan pendidikan nanti ada kegiatan AKM (asesmen kompetensi minimum) dan survei karakter yang itu tidak menggambarkan kompetensi siswa, tetapi menggambarkan keberhasilan suatu sekolah," sambungnya. ( Tribunjogja.com )
