UN 2021 Ditiadakan, Kepala Sekolah di DI Yogyakarta : Tidak Masalah

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan 2021.

Keputusan itu tertuang dalam surat edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. 

SE itu ditandatangani Mendikbud, Nadiem Makarim, pada 1 Februari 2021 dan ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia. 

Menanggapi kebijakan ini, Kepala SMAN 1 Bantul, Ngadiya mengatakan, terdapat plus dan minus dari peniadaan UN. 

Minusnya, ujar dia, motivasi belajar siswa menjadi agak berkurang.

• Menteri Nadiem Makarim Resmi Tiadakan UN 2021, Kriteria Kelulusan Siswa Diganti Dengan Hal Ini

"Kalau di sini (SMAN 1 Bantul) sih tidak (berkurang) karena tujuan siswa tidak hanya UN, tetapi akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi, mohon maaf, kalau sekolah-sekolah yang siswanya hanya sedikit yang akan melanjutkan pendidikan itu mungkin agak kendor," tuturnya kepada Tribunjogja.com, Jumat (5/2/2021). 

Sementara, plusnya, menurut Ngadiya, peniadaan UN akan memacu sekolah-sekolah untuk betul-betul mengaktualisasikan diri dan tetap berprestasi, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya UN. 

"Sehingga menakar kemampuan sekolah masing-masing. Jadi tidak terpacu untuk mengejar UN, tetapi mengejar prestasi," imbuhnya. 

Ia melanjutkan, sesuai SE Mendikbud, pengganti penentuan kelulusan siswa bisa menggunakan portofolio, ujian tertulis, maupun dengan penilaian sekolah.

Menurutnya, sekolah tidak harus melakukan ketiga komponen, melainkan mana saja yang mampu dilaksanakan oleh sekolah. 

"Jadi sekarang ada kemerdekaan sekolah, diserahkan kepada sekolah. Tidak harus ketiganya, tetapi mana saja yang mampu dilaksanakan oleh sekolah," ucapnya. 

Di SMAN 1 Bantul sendiri, terangnya, akan diadakan ujian sekolah.

Namun, terkait pelaksanaannya masih menunggu perkembangan kondisi.

• Pemda DI Yogyakarta Siap Patuhi SKB Tiga Menteri Terkait Aturan Seragam Sekolah

Jika memungkinkan dilakukan dengan tatap muka di laboratorium komputer sekolah atau jika tidak bisa dari rumah siswa masing-masing. 

"Jadi portofolio dan ujian sekolah. Persentasenya 50:50," imbuh Ngadiya. 

Ia menambahkan, bagi SMA tidak mengapa jika tidak ada UN, karena untuk melanjutkan ke jenjang kuliah siswa akan tetap dites.

"Kalau saya tidak dilakukan tidak apa-apa," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala SMAN 8 Yogyakarta, Sri Suryatmi menuturkan, setelah adanya SE Mendikbud tersebut, baru akan diadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

Namun, hingga saat ini sosialisasi belum dilakukan karena masih menunggu pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. 

Adapun terkait isi SE tersebut, Sri menyebutkan, antara lain meliputi; tidak diadakannya UN, pengaturan tentang syarat kelulusan, pelaksanaan ujian sekolah, rambu-rambu bagi sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah, kriteria kelulusan dan kenaikan kelas, serta penerimaan peserta didik baru (PPDB). 

Ujian sekolah, menurut Sri, dilaksanakan oleh satuan pendidikan, baik dalam bentuk portofolio, penugasan, tes tulis, atau bentuk penilaian lain. 

• Pencanangan Program Sekolah Penggerak Dimulai dari Gunungkidul

"Tidak harus melakukan tiga-tiganya. Penentuan kelulusan itu juga tidak hanya melihat hasil selama kelas XII, tetapi proses belajar dari semester 1-6 melalui nilai rapor," bebernya. 

Adapun SMAN 8 Yogyakarta tetap akan melaksanakan ujian sekolah pada 22-31 Maret 2021.

"Penentuan kelulusan kami dari nilai rapor siswa semester 1-6 dan hasil ujian sekolah," imbuhnya. 

Sri menjelaskan, orientasi Mendikbud saat ini ialah agar siswa tidak hanya berkompetensi di bidang pengetahuan, tetapi lebih dituntut untuk tuntas di kemampuan literasi dan numerasi. 

"Dengan anak-anak dites literasi dan numerasinya justru memberikan gambaran anak bisa memahami ilmu pengetahuan, memang konsep sejak saya kuliah, kedudukan mata pelajaran sebenarnya hanya alat untuk mencapai kompetensi," ucapnya. 

"Sehingga kalau UN ditiadakan menurut saya tidak masalah. Karena untuk mengukur keberhasilan pendidikan nanti ada kegiatan AKM (asesmen kompetensi minimum) dan survei karakter yang itu tidak menggambarkan kompetensi siswa, tetapi menggambarkan keberhasilan suatu sekolah," sambungnya. ( Tribunjogja.com )