Komisi A DPRD DI Yogyakarta Tak Puas terhadap PSTKM Selama Ini

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY Suwardi belum puas dengan kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di wilayah DIY.

Ketidak puasannya tersebut ditujukan berdasarkan data kasus harian COVID-19 yang menurutnya masih stagnan meski PSTKM sudah berlangsung selama dua periode.

"Covid masih berkembang, dan dampak dari Pergub dan Ingub tentang PSTKM ini penderita COVID-19 masih stagnan. Ekonomi juga masih anjlok dan sisi pendidikan juga ada ketimpangan," katanya, kepada Tribunjogja.com, Jumat (5/2/2021).

• Pimpinan DPRD Sebut Pemda DIY Menganulir Kebijakan Pemerintah Pusat Soal Take Away Saat PSTKM

Oleh sebab itu, Suwardi mengklaim bahwa kebijakan PSTKM masih belum efektif atau kurang bagus dalam pelaksanaannya.

"Menurut saya belum sepenuhnya dikatakan bagus. Karena kami belum melihat angka yang seimbang. Ekonomi masih sangat di bawah," imbuh Suwardi.

Terkait langkah penanganan pendidikan saat ini, Suwardi menilai perluanya dilakukan penelitian tertentu kepada siswa, orang tua wali dan instansi pendidikan.

Hal itu perlu dilakukan lantaran menurutnya pemerintah DIY perlu mempertahankan Yogyakarta sebagai kota pendidikan.

• Tanggapan Sekda DIY Terkait Rapat Evaluasi PSTKM dengan DPRD: Semua Hal Terganggu

"Kami melihat pendekatan orang tua dan anak. Pripun nasib e anak e kulo (bagaimana nasib anak saya) dan mereka juga tidak ada komunikasi sosial dalam rangka pertumbuhan pengetahuan anak," paparnya.

Sementara dari sisi penggunaan anggaran, Komisi A DPRD berharap agar anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) dialokasikan bukan hanya dalam upaya penanganan COVID-19 saja.

"Itu kan ada pergub 28 tentang keleluasaan penganggaran. Tolong pemda juga alokasikan untuk yang terdampak COVID-19. Lihat itu pekerja informal banyak yang mengeluh," pungkasnya.( Tribunjogja.com )