Sonjo Usulkan Konsep Tanggung Renteng Kepada Gubernur DIY untuk Hadapi Pandemi COVID-19
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima audensi dari Sambatan Jogja (Sonjo) terkait penanganan COVID-19
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Kurniatul Hidayah
Laporan Reporter Tribun Jogja, Yuwantoro Winduajie
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima audensi dari Sambatan Jogja (Sonjo) terkait penanganan COVID-19 di DIY.
Untuk diketahui, Sonjo merupakan gerakan sosial kemanusiaan yang fokus pada upaya membantu masyarakat rentan dan berisiko terkena dampak penyebaran COVID-19 di DI Yogyakarta.
Inisiator Sonjo, Rimawan Pradiptyo mengungkapkan, dalam pertemuan itu pihaknya menawarkan sejumlah usulan kepada Gubernur DIY.
Salah satunya konsep shelter tangguh untuk menampung pasien COVID-19 di desa-desa.
• Gerakan Jateng di Rumah Saja, Jalur Pendakian Gunung Sumbing Via Butuh Magelang Akan Ditutup
Pendirian dan peningkatan jumlah shelter dianggap mendesak.
Hal ini dapat mengurangi beban RS rujukan pasien COVID-19 untuk merawat pasien positif.
Mengingat kapasitas RS semakin menipis.
Nantinya, pasien dengan gejala ringan ataupun sedang dapat melakukan perawatan di shelter sembari mendapatkan penanganan dari ahli dengan fasilitas yang memadai.
Sejauh ini percontohan konsep tersebut baru berhasil direalisasikan di Panggungharjo, Sewon, Bantul.
Shelter tangguh dikelola oleh perangkat wilayah setempat dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Bantul.
"Ini sudah terjadi di Bantul. Apalagi arahan dari Gubernur, di tingkat desa anggaran desa bisa dipakai penanganan COVID-19 dan bahkan untuk isolasi," paparnya setelah mengikuti audensi dengan Gubernur DIY Kamis (4/2/2021).
Lebih jauh, Rimawan menjelaskan, saat ini pemerintah pusat tengah memberlakukan kebijakan pembatasan untuk menekan laju penularan COVID-19 di daerah.
Hal ini dianggap memberatkan terutama dari sisi ekonomi di mana masyarakat tidak bisa leluasa mencari penghasilan.
Untuk itu Sonjo menawarkan konsep untuk adanya gerakan saling bantu antara tetangga yang kesulitan.
Konsep itu sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Jawa yang dikenal memiliki semangat gotong royong tinggi.
"Ngarso Dalem juga berpesan kepada masyarakat mbok sekarang kowe ngrumatke tonggomu (sekarang kamu merawat tetanggamu), orang yang kaya memberi bantuan yang miskin," jelasnya.
"Kalau yang (orang) kaya tinggal di kompleks lalu bagaiamana? Nanti kita akan bekerja sama dengan lembaga amil zakat untuk memberikan bantuan," sambungnya.
Untuk menangani pandemi, masyarakat perlu aktif berpartisipasi dengan prinsip tanggung renteng.
"Karena COVID-19 musuh bersama untuk menanggulangi musuh bersama itu perlu tanggung renteng, nggak bisa hanya kemudian dengan menggantungkan diri kepada pemerintah," tegasnya.
Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana menjelaskan, Gubernur DIY telah menampung segala usulan yang disampaikan. Terkait tindak lanjutnya nanti masih akan dilakukan pembahasan.
Biwara mengatakan, sejalan dengan usulan Sonjo, Pemda DIY sebenarnya sempat membuat panduan terkait desa dan kalurahan tangguh COVID-19 pada pertengahan April 2020 lalu.
Tujuannya untuk memperkuat peran desa menghadapi pandemi.
"Kita sebar untuk menjadi panduan mereka menanggulangi kasus kasus di daerah," tandasnya.
Namun, seiring berjalannya waktu peran dan semangat masyarakat untuk terlibat dalam penanganan semakin surut.
• Batu-batu Besar Masih Berguguran dari Puncak Barat Daya Gunung Merapi
Padahal penularan sudah merambah ke komunitas warga.
Saat ini peran satgas desa kelurahan dalam penanganan COVID-19 sebagai garda terdepan diperlukan kembali. Kebijakan untuk merangsang peran aktif masyarakat pun perlu dikeluarkan.
"Karena sudah proses lama, mungkin ada faktor seperi sumber daya, jenuh, energi habis, kan merosot lagi," terangnya.
"Ke depan ini akan ada harapan kabuapten kota untuk mengambil langkah lebih konkrit untuk memberdayakan satgas desa dan kalurahan hingga RT RW," tandasnya.
Sebagai langkah awal, Pemda DIY saat ini tengah bekerja sama dengan sejumlah organisasi seperti Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM), RedR Indonesia, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) untuk meningkatkan kapasitas pemangku wilayah terkait penanganan COVID-19.
"Dalam dua hari ini melakukan pelatihan terhadap 120 kelurahan termasuk pengurus RT," katanya. (tro)