Breaking News:

Wakil Ketua DPRD DIY : Kalau Ada Penyelewengan Bansos Laporkan Kami

Setelah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Istimewa
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Setelah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperbarui, kini kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY turut mengawasi penyaluran beberapa bantuan sosial (Bansos) salah satunya PKH.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, para parlemen memiliki beberapa catatan terutama data penerima program bansos di DIY.

"Saya kira harus ada update data penerima dari masing-masing kelurahan. Jangan sampai ada penerima yang dobel seperti tahun sebelumnya," katanya, kepada Tribun Jogja, Minggu (31/1/2021)

Baca juga: Dukung Ekosistem KBLBB, PLN Luncurkan Aplikasi PLN Charge.IN

Baca juga: Siaran Langsung & Live Streaming West Ham vs Liverpool Liga Inggris Malam Ini di TV Premier League

Pasalnya, di tahun lalu kekacauan data ditemukan kalangan dewan ketika penyaluran bansos dilakukan oleh Dinsos DIY.

Oleh karena itu, Huda menerangkan pihaknya akan tetap melakukan pengawasan meskipun program bansos banyak yang dianggarkan dari pemerintah pusat.

"Ini harusnya menjadi momentum karena kemarin data-data kan sudah dirapikan, kami akan cek lagi nanti. Kami akan ikut mengawasi meski ini program pusat, karena ini kaitannya dengan problem kemiskinan," terang Huda.

Sementara pengawasan terhadap pendamping PKH, Huda menekankan agar Dinsos DIY lebih aktif dalam memonitoring para pendamping PKH.

Ia juga mengingatkan agar pendamping PKH menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: KPU Bantul Berikan Penghargaan pada PPK, PPS, hingga Petugas Ketertiban TPS

Baca juga: Waktu Terbaik Sholat Dhuha dan Batas Maksimal Pelaksanaan, Beserta Tata Cara dan Niatnya

"Kalau ada penyelewengan silahkan masyarakat lapor ke kami. Jangan takut lapor. Semua tahu PKH ini untuk keluarga kurang mampu, sekarang juga sedang dalam masa sulit kalau ke depan ada penyelewengan itu sangat keterlaluan," tegas Huda.

Ia juga mendesak Dinsos DIY untuk segera melakukan tindakan apabila ada ketidaksesuaian data di lapangan.(hda)

Penulis: Miftahul Huda
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved