Breaking News:

Yogyakarta

Satpol PP Catat 955 Pelanggaran Selama PSTKM di DI Yogyakarta

Selain pelanggaran, para penegak hukum juga telah menutup 56 tempat usaha kuliner selama 3X24 jam.

istimewa
Warung sate di wilayah Maguwoharjo, Kabupaten Sleman ditutup oleh tim satuan Tugas (Satgas) Gabungan pengendalian Covid-19 DIY karena melanggar dengan masih tetap buka dan melayani pembeli, melebihi jam operasional, di masa Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak 955 pelanggar harus berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mereka merupakan warga masyarakat DIY yang tak patuh dengan kebijakan Pengatatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) sejak 11 Januari lalu yang rencananya akan berakhir besok.

Pelanggaran tersebut berupa tempat usaha kuliner yang tak menerapkan pembatasan makan di tempat sebanyak 25 persen, perkantoran yang tidak menerapkan 75 persen work from home (WFH) dan tempat usaha yang buka melebihi pukul 19.00.

Koordinator Penegak Hukum Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY Noviar Rahmad mengatakan, selain pelanggaran yang disebutkan, para penegak hukum tersebut juga telah menutup 56 tempat usaha kuliner selama 3X24 jam karena tak patuh sesuai jam operasional yang telah ditentukan.

Baca juga: 74 Tempat Usaha di Kabupaten Kulon Progo Melanggar Aturan PSTKM

Data tersebut didapatkan sejak 11 Januari atau pada saat Instrsuksi Gubernur (Ingub) I/INSTR/2021 dan Ingub DIY 2/INSTR/2021 tentang kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) diturunkan.

"Itu pelanggaran di luar penertiban penggunaan masker. Pertama pelanggaran tidak menerapkan WFO, tempat makan tidak dibatasi, dan item lainnya," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com, Minggu (24/1/2021).

Noviar menjelaskan, selama pelaksanaan PSTKM kali berlangsung, fokus masyarakat dan pemangku kebijakan justru bukan pada penerapan prokes.

Noviar pun mengevaluasi kebijakan PSTKM yang sudah diberlakukan.

Pertama, dirinya melihat bahwa semua unsur fokus pada pembatasan jam operasional tempat usaha.

"Fokusnya itu ya soal pembatasan jam operasional. Sementara yang menjadi masalah itu kan penerapan prokesnya. Sampai mana masyarakat menerapkan prokes dengan ketat. Nah, kami fokusnya malah di jam tutup," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Miftahul Huda
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved