Yogyakarta
Ini Instruksi Gubernur DIY Kepada Bupati dan Wali Kota untuk Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk menyikapi lonjakan kasus COVID-19
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Hari Susmayanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk menyikapi lonjakan kasus COVID-19 dan ketersediaan tempat tidur di RS rujukan yang kian menipis.
Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie mengungkapkan, Sri Sultan HB X meminta kepada para kepala daerah untuk mengawasi mobilitas warganya.
"Beliau (Sri Sultan Hamengku Buwono X) tekankan kita diminta semua kapanewon, bupati, walikota, untuk lakukan seperti di awal dulu, kampung desa menggerakan masyarakat untuk menyeleksi siapa yang keluar masuk," kata Pembajun, Senin (18/1/2021).
Instruksi tersebut bertujuan agar mobiltas warga bisa dikendalikan sehingga kerumunan dapat diminimalisir.
"Atau warga tidak pergi dari rumah untuk sesuatu yang betul-betul dibutuhkan," paparnya.
Gubernur lanjut dia, juga menyoroti jumlah ketersediaan tempat tidur (TT) di 27 RS rujukan COVID-19.
Saat ini, laporan ketersediaan RS dianggap belum bisa menggambarkan kondisi sebenarnya.
Sebab laporan belum bisa diakses secara real time.
"Laporan ketersediaan tempat tidur, diupayakan laporan riil secara on time jadi tidak menunggu dalam satu hari. Kami akan laksanakan dan upayakan," tandasnya.
Sultan menurut Pembajun juga menekankan agar pemanfaatan shelter untuk menampung pasien COVID-19 dioptimalkan.
Pasien bergejala ringan atau tanpa gejala cukup dirawat di shelter atau menjalani isolasi mandiri.
Baca juga: UPDATE Covid-19, Berikut Daftar Daerah Penyumbang Kasus Tertinggi : Jakarta Nomor 1, Jateng Kedua
Baca juga: 23 Lansia Meninggal Setelah Divaksin Pfizer, Norwegia Lakukan Investigasi
Sehingga beban rumah sakit akan berkurang.
"RS hanya untuk pasien dengan kondisi sedang atau berat," imbuhnya.
Lebih jauh, kapasitas TT di RS rujukan juga perlu ditingkatkan. Khususnya di RS yang dikelola pemerintah daerah.
"Gubernur juga minta seluruh direktur RS tingkatkan kapasitas TT, khususnya RS pemerintah," jelasnya.
