Vaksin Covid
GIPI DIY Berharap Adanya Vaksin Covid-19 Menjadi Angin Segar Bagi Industri Wisata
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Aji mengatakan, adanya vaksin menjadi
Penulis: Nanda Sagita Ginting | Editor: Kurniatul Hidayah
Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melakukan penyuntikan perdana vaksin mulai Kamis (14/01/2021) kemarin.
Ditemukannya vaksin menjadi harapan tersendiri bagi pengelola industri wisata di wilayah Yogyakarta agar kondisi bisa kembali pulih.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Aji mengatakan, adanya vaksin menjadi kabar gembira sekaligus angin segar untuk mengatasi penyebaran Covid-19.
Baca juga: Kader Golkar DIY Siap Disuntik Vaksin Covid-19
Baca juga: Personel Terbatas, Plt Kepala Satpol PP Gunungkidul Harapkan Tiap Kapanewon Bantu Patroli PSTKM
"Kami harap ini (vaksin) memberikan impact yang positif untuk semua lapisan masyarakat dan pendistribusian tidak terjadi kendala. Sehingga, ke depannya pergerakan ekonomi bisa semakin stabil," jelasnya kepada Tribun Jogja, pada Jumat (15/01/2021).
Selama ini, lanjutnya Bobby, pelayanan jasa industri wisata masih belum optimal dan terkesan masih jauh dari kata membaik.
Karena, masih banyak pelaku industri wisata yang masih terpuruk dan sulit dari segi pemasukan.
"Masa recovery belum stabil masih di bawah 20 persen. Tentu, ini harus bisa diperhatikan dan butuh penanganan yang baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Yogyakarta Memulai Vaksinasi Covid-19 Perdana Hari Ini, Wakil Wali Kota Jadi Orang Pertama
Baca juga: Kabupaten Sleman Kembali Berstatus Zona Merah Penularan Covid-19, Berikut Rincian Kasusnya
Ia pun berpesan, agar pemerintah juga tetap tegas dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pengendalian Covid-19.
Agar esensi dari perapan kebijakan bisa tercapai dan angka penularan bisa ditekan.
"Ya, harus ada monev dan pengawasan yang proporsional. Jika tidak malah akan memperparah kedua sisi baik dari ekonomi dan kesehatan," urainya. (ndg)