Breaking News:

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Magelang Berlaku Mulai Besok

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan dilaksanakan di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Magelang. 

Penulis: Rendika Ferri K
Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Sekretaris Daerah Kota Magelang, Joko Budiyono 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan dilaksanakan di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kota Magelang

Sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Tengah, PPKM dilaksanakan dari tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021 mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono, mengatakan, Kota Magelang akan melaksanakan sama dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ia mengatakan, rencananya PPKM di Kota Magelang akan mulai diberlakukan sama dari tanggal 11 Januari 2021, hingga tanggal 25 Januari 2021 mendatang.

Baca juga: UPDATE Transfer AC Milan: Meite, Kabak, Simakan, Jovic, Locatelli & Belotti

Baca juga: PLN Berduka Atas Karyawan yang Jadi Korban Jatuhnya Pesawat SJ182

"Untuk Kota Magelang akan kita lakukan sama dengan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah. Ya sama (waktunya), besok senin (11/1/2021) akan kita mulai berlakukan," kata Joko melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Minggu (10/1/2021).

Sesuai dengan Surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 tertanggal 8 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jawa Tengah.

Untuk mengantisipasi peningkatan kasus baru dan pengendalian penyebaran dan berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan maka kepala daerah di sejumlah daerah di Jawa Tengah termasuk Kota Magelang melakukan pengaturan PPKM dari tanggal 11-25 Januari 2021 berpedoman dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021.

Kepala daerah diminta meningkatkan ketersediaan tempat tidur ICU dan isolasi untuk penanganan Covid-19 di rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta; melakukan penguatan protokol kesehatan berupa operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat menjalan 3M dan 3T.

Baca juga: Ini Alasan Pemkab Sleman Usulkan Nama Dokter Tirta Sebagai Penerima Vaksin Covid-19 Tahap Pertama

Baca juga: Kantor Pos Yogyakarta Pastikan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Tetap Berjalan selama PSTKM

Hal tersebut mencakup peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait; penegakkan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat desa atau kelurahan dan relawan desa atau satgas jogo tonggo, RT/RW, PKK Dasawisma, Linmas, dan lainnya; peningkatan peran Jogo Tonggo untuk mendukung fungsi puskesmas dalam pelaksanaan 3T dan promosi kesehatan.

Kepala daerah juga meningkatkan jumlah tenaga kesehatan utamanya perawat dan dokter sesuai kebutuhan masing-masing wilayah berdasarkan kasus Covid-19 di wilayahnya. Hal itu dilakukan melalui penyediaan nakes bekerja sama organisasi profesi (IDI, PPNI, PATELKI, dan organisasi profesi lainnya).

Seluruh rumah sakit baik rujukan Covid-19 maupun bukan rujukan untuk menerapkan tata laksana Covid-19 sesuai pedoman yang berlaku.

Kemudian, memastikan kesiapan segala sesuatu terkait pelaksanaan vaksinasi (cold chain, faskes, tenaga vaksinator, sasaran, antisipasi kejadian ikutan paska imunisasi, dan sosialisasi masif pada sasaran) untuk menghindari terjadi penolakan vaksin. (rfk)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved