Integrasikan Materi Antikorupsi ke Pendidikan, PAK SIJI DIY Berkolaborasi dengan Disdikpora DIY

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tujuh anggota Penyuluh Antikorupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa (PAK SIJI), Kamis (7/1/2021) melakukan pertemuan dan diskusi dengan Didik Wardaya selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdipkpora) DIY di ruang pertemuan Disdikpora DIY.

Hal itu dilakukan sesuai dengan amanah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Upaya Pencegahan Korupsi kepada para alumni pemegang sertifikasi penyuluh anti korupsi ACLC KPK yang ada di DIY, yakni PAK SIJI. 

Sebagai pengantar diskusi, Ketua PAK SIJI DIY, Dr Totok Suharto menyampaikan, pertemuan dimaksudkan agar pendidikan antikorupsi bisa menjadi prioritas membangun karakter siswa di seluruh lembaga pendidikan DIY.

Baca juga: BEM KM UGM dan Jaringan Masyarakat Sipil Antikorupsi Akan Lakukan Aksi Simbolik

Totok menuturkan, saat ini tercatat ada 37 penyuluh antikorupsi di wilayah DIY yang sudah tersertifikasi BNSP dan terdaftar di KPK.

"Latar belakang para penyuluh tersebut berbeda-beda, antara lain ASN di badan diklat, inspektorat, akademisi, serta komunitas," ujarnya. 

Masing-masing sudah berkiprah dalam melakukan penyuluhan antikorupsi di bidangnya.

Beberapa di antaranya sudah melakukan kegiatan individu bersama sekolah terdekat.

“Ini gayung bersambut. Melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 tahun 2020, pendidikan antikorupsi diinsersikan ke pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA, SMK, dan SLB,” ujar Didik Wardaya menanggapi diskusi. 

Hadirnya PAK SIJI sebagai forum komunikasi penyuluh antikorupsi di DIY, diharapkan bisa membuat kegiatan penyuluhan antikorupsi sebagai kerja sama kelembagaan, sehingga daya jangkauannya lebih luas.

Baca juga: Disdikpora DIY Sarankan Selipkan Pendidikan Antikorupsi dalam Semua Mata Pelajaran

Beberapa kegiatan yang nantinya akan dikolaborasikan antara PAK SIJI dan Disdikpora DIY antara lain, arahan antikorupsi dalam acara penyerahan DIPA ke PPTK dan UPT, diskusi dengan MGMP PKN untuk memformulasikan antikorupsi ke modul yang operasional, isian materi pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, serta pengenalan ke dinas pendidikan kabupaten dan kota untuk pendidikan antikorupsi di lingkup pendidikan dasar.

Mengingat kondisi saat ini, kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan bisa disesuaikan, bisa tatap muka atau kegiatan daring menurut kondisi pada saat kegiatan berlangsung. 

“Perluasan kegiatan ke depan, kegiatan penyuluhan antikorupsi bisa menyasar ke lingkungan yang lebih luas. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat dan keluarga sebagai tiga pusat pendidikan,” ungkap Didik menutup diskusi siang itu. ( Tribunjogja.com )