Yogyakarta

BEM KM UGM dan Jaringan Masyarakat Sipil Antikorupsi Akan Lakukan Aksi Simbolik

BEM KM UGM bersama dengan elemen yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Antikorupsi akan melakukan aksi simbolik pada tanggal 16 Oktober 2019.

BEM KM UGM dan Jaringan Masyarakat Sipil Antikorupsi Akan Lakukan Aksi Simbolik
TRIBUNJOGJA.COM / Siti Umaiyah
Dianrafi Alphatio Wijaya, Menko Intelektual dan Pergerakan BEM KM UGM saat menjelaskan mengenai aksi yang akan dilakukan pada 16 Oktober mendatang. 

TRIBUNJOGJA.COM - Mulai berlakunya Revisi UU KPK pada 17 mendatang, dimana hal tersebut sebagai penanda lumpuhnya KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, BEM KM UGM bersama dengan elemen yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Antikorupsi akan melakukan aksi simbolik pada tanggal 16 Oktober mendatang.

Dianrafi Alphatio Wijaya, Menko Intelektual dan Pergerakan BEM KM UGM menjelaskan, sampai saat ini untuk elemen yang sudah bergabung diantaranya dari UGM, UII, UIN, Jaringan Anti-Korupsi, serta beberapa LSM.

Nantinya massa akan aksi secara kreatif dan simbolik.

Grebek Pasar Isuzu Traga, Lebih Dekat ke Konsumen

Mengenai tujuan dari aksi ini sendiri yakni untuk mengingatkan publik serta mengenang perjuangan yang telah dilakukan selama ini untuk bisa menyelamatkan KPK dari RUU KPK.

"Fokus kita kepada aksi kreatif, dan untuk tempat hari ini baru kita tentukan. Kita akan bawa isu ini ke Aliansi Rakyat Bergerak yang kemarin melakukan aksi #GejayanMemanggil. Kalau aliansi mau bergabung ya tidak apa," ungkapnya pada Senin (14/10/2019).

Mengenai tuntutan yang akan diajukan, diantaranya mengenai dorongan kepada Presiden untuk mengeluarkan Perppu, dimana tanggal 16 Oktober merupakan hari terakhir sebelum RUU KPK aktif pada 17 Oktober.

RUU KPK Akan Berlaku 17 Oktober, Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta Ingatkan Presiden Terbitkan Perppu

"Tuntutan tetap Perppu. Kita minta Presiden membatalkan RUU KPK dan mengembalikan ke UU 30 tahun 2002. Selain itu juga mengenai tuntutan pada kasus novel yang hampir 1 tahun lebih belum juga menemukan hasilnya," katanya.

Menurutnya, ketika Presiden benar-benar tidak mengeluarkan Perppu, maka pihaknya kemungkinan juga akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

"Tapi kita juga banyak pertimbangan untuk kesana (Judicial Review), komposisi MK kita tahu. Kecil kemungkinan untuk itu. Selain itu untuk pasal yang diajukan, kita juga tidak yakin semua akan dikabulkan. Mungkin hanya beberapa saja," terangnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved