Nasional

RUU KPK Akan Berlaku 17 Oktober, Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta Ingatkan Presiden Terbitkan Perppu

Untuk bisa menyelamatkan KPK dan pemberantasan korupsi, maka Presiden harus segera menerbitkan Perppu.

RUU KPK Akan Berlaku 17 Oktober, Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta Ingatkan Presiden Terbitkan Perppu
TRIBUNJOGJA.COM / Siti Umaiyah
Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta saat menggelar Jumpa Pers di PUKAT UGM pada Selasa (14/10/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Meski tanpa ada tanda tangan dari Presiden, Revisi UU KPK akan mulai efektif berlaku pada 17 Oktober 2019 mendatang.

Ketika Presiden tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan upaya pemberantasan korupsi akan lumpuh.

Oce Madril, Direktur PUKAT UGM menerangkan, ada beberapa implikasi ketika Presiden tidak kunjung keluarkan Perppu.

Pertama KPK bukan lagi menjadi lembaga negara independen.

Grebek Pasar Isuzu Traga, Lebih Dekat ke Konsumen

Hal tersebut dapat terlihat pada Pasal yang menempatkan KPK pada ranah eksekutif.

Selain itu, KPK yang diharuskan untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum KUHAP, KPK tidak lagi independen dalam mengelola SDM.

Implikasi yang lain, aturan yang ada dalam RUU KPK bisa menghambat kinerja penanganan perkara.

Pembatasan waktu penyidikan dan penuntutan selama dua tahun, serta hilangnya beberapa kewenangan dalam penyidikan, dapat menjadi indikatornya.

Hormati Uji Materi UU KPK, Jusuf Kalla: Perppu Jalan Terakhir

"Kehadiran Dewan Pengawas dalam kelembagaan KPK juga akan menghambat penanganan perkara korupsi. Selain itu, penanganan perkara korupsi di KPK akan mandek setelah RUU KPK berlaku. Kita catat ada 18 kasus besar seperti BLBI dan Century," terangnya dalam jumpa pers yang dilakukan di PUKAT UGM pada Senin (14/10/2019).

Menurutnya, untuk bisa menyelamatkan KPK dan pemberantasan korupsi, maka Presiden harus segera menerbitkan Perppu.

"Kita yang tergabung dalam Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta mengingatkan Presiden untuk memenuhi komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan mendesak Presiden keluarkan Perppu," ungkapnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved