Bupati dan Sekda Bantul Bersedia Divaksin COVID-19

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul Drs. Suharsono bersama Sekda Bantul Helmi Jamharis menyatakan kesiapan jika memang ada aturan, selain tenaga kesehatan (Nakes), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) juga harus mendapatkan vaksinasi COVID-19. 

"Saya siap (divaksin). Pokoknya saya apa-apa ikuti aturan dan prosedur," kata Suharsono, ditemui di gedung Induk Parasamya, Bantul, Rabu (6/1/2021). 

Senada dengan Suharsono, Sekda Bantul Helmi Jamharis juga mengaku bersedia dan tidak ada masalah.

Jika memang dirinya masuk dalam daftar yang harus divaksin. 

"Kalau memang dalam daftar menjadi yang berhak menerima vaksin, bagi kami tidak ada masalah. Secara pribadi saya siap untuk divaksin," ucap Helmi.

Baca juga: Bantul Siapkan 34 Fasilitas Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19

Ia mengatakan, untuk teknis pelaksanaan vaksinasi di Bantul, pihkanya mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Bantul dan semua sudah dipersiapkan.

Mulai dari SDM atau petugas vaksinator, ruang penyimpanan, hingga alur distribusi.

Bahkan, untuk pengamanan, kata dia, Pemkab Bantul sudah berkoordinasi dengan jajaran forkopimda dalam melaksanakan pengamanan. 

"Karena vaksin itu kan barang vital maka harus dijaga keberadaannya," tutur dia. 

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budi Rahardjo mengatakan, hingga Rabu siang, pihaknya belum menerima pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi DIY perkiraan tanggal distribusi vaksin ke Bantul.

Kendati demikian, berdasarkan videoconference bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB sebagai Ketua Satgas Nasional, segera mungkin melakukan pendistribusian dengan diawali pemberian vaksin secara simbolis. 

Vaksin secara simbolis akan diberikan kepada Kepala Daerah.

"Ini sebagai simbol kepercayaan, bahwa vaksin itu aman dan memiliki manfaat yang luar biasa untuk penanggulangan COVID-19," terang Agus.

Menurutnya, selain Kepala Daerah, vaksin juga akan diberikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepada perwakilan masyarakat.

Semisal, tukang ojek online, tukang pijat hingga pedagang kaki lima. 

Tetapi dari semua calon penerima, menurut Agus, priorotas utama vaksin tetap akan diberikan kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) dan sejak beberapa hari lalu, calon penerima vaksin diakuinya telah mendapatkan SMS Blast dari Kementerian Kesehatan. 

Baca juga: Tak Hanya Puskesmas dan RSUD, Dinkes Bantul Usulkan RS Swasta Bisa Layani Vaksinasi Covid-19

"Termasuk saya. Saya juga sudah mendapatkan SMS. Nanti diawali dengan simbolis agar ada trust di masyarakat. Mungkin nanti (diberikan kepada) Forkopimda. Tapi yang jelas pimpinan daerah, Bupati, Wakil Bupati dan Sekda yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan," ujar dia. 

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Dinas Kesehatan Bantul, Abednego Dani Nugroho sebelumnya mengatakan, sudah ada 27 Puskesmas dan 2 rumah sakit yaitu RSUD Panembahan Senopati dan RSPAU Harjdolukito yang teregister siap melayani vaksinasi di Bantul.

Namun demikian, ada 4 rumah sakit swasta dan 1 Klinik yang disusulkan supaya mendapat pelatihan, sehingga total ada 34 fasilitas kesehatan di Bantul yang bersiap untuk program vaksinasi.

Keempat RS swasta tersebut adalah RS PKU Muhamadiyah Bantul, RS Santa Elizabeth Ganjuran, RS UII Pandak, dan RS Nur Hidayah.

Sementara satu klinik adalah Klinik Wira Pratama Polres.

"Mereka (RS swasta yang diusulkan) sudah bersedia dan akan dilatih untuk melayani vaksinasi. SK nanti menyusul," terang Abed.

Menurut dia, pelatihan bagi petugas vaksinator akan dilakukan pada tanggal 11 Januari mendatang.

Dilatih oleh petugas dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca juga: Trend Kasus COVID-19 di Bantul Meningkat pada Awal Tahun, 9 Kecamatan Masuk Zona Merah

Disinggung sasaran vaksin tahap pertama, Abed mengaku prioritas tetap akan diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes).

Total nakes di Bantul yang diusulkan menerima vaksin berjumlah 6.329 orang. 

Mereka secara bertahap akan disuntik vaksin.

"Di Fasilitas kesehatan yang sudah mampu vaksin dan terdaftar," tuturnya.

Adapun soal pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) agar dapat menerima vaksin, Abed mengaku belum mengetahui teknis dan kepastiannya.

Sebab, kata dia, instruksi pejabat forkompimda agar mendapatkan vaksin baru diterima dari Mentari Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui zoom meet.

"Jadi masih dikoordinasikan bagaimana teknisnya nanti," kata dia. ( Tribunjogja.com )