Breaking News:

Meski Pandemi, DPRD Kabupaten Magelang Tetapkan 11 Perda pada 2020

Meski pandemi, DPRD Kabupaten Magelang berhasil menerbitkan 11 perda hingga November 2020.

DOK. Humas DPRD Kabupaten Magelang
Rapat Paripurna pandangan umum atas Ranperda APBD Kabupaten Magelang TA 2021 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (17/11/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM  – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah  DPRD Kabupaten Magelang Soeharno melalui juru bicara Arif Rahmanto mengatakan, pihaknya terus berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi DPRD, termasuk menerbitkan peraturan daerah (perda).

Meski seluruh dunia menghadapi pandemi Covid-19 yang mengganggu seluruh aspek kehidupan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang berhasil menetapkan 11 perda hingga November 2020 ini.

Arif mengatakan, pembentukan perda merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah (pemda) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Selain itu, hal ini juga menjadi tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah,” ujarnya

Dia mengatakan itu dalam dalam Rapat Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Magelang dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Senin (30/11/2020).

Arif menambahkan, perda juga menjadi alat yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini.

“Serta, terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah,” katanya seperti keterangan tertulisnya.

Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui, seperti proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

Proses perencanaan tersebut dilaksanakan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum.

Halaman
12
Penulis: Inang Jalaludin Shofihara
Editor: Mikhael Gewati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved