Aziz-Mansyur Ingin APBD Kota Magelang yang Berpihak Sepenuhnya untuk Rakyat
Aziz-Mansyur Ingin APBD Kota Magelang yang Berpihak Sepenuhnya untuk Rakyat
Penulis: Rendika Ferri K | Editor: Hari Susmayanti
lihat foto
Menurutnya, program-program itu akan terealisasikan dengan mudah.
Namun semua tergantung kepada pimpinan daerah. Aziz berkomitmen untuk mewujudkan program-programnya yang akan bermanfaat bagi masyarakat.
"Bisa. Jelas dengan anggaran APBD yang sekarang itu Rp 780 Miliar. Dan itu dikurangi dengan anggaran belanja pegawai sekitar Rp 320 Miliar.
Masih ada Rp 400 Miliar. Yang mana program Rp 30 Juta per RT itu, insya Allah akan terwujud. Karena kalau kita kalikan dengan RTnya kan baru ada dengan RT-nya 1.026 RT. Kira-kira 30,7 Miliar. Kan hanya seperberapanya, sepersepuluhnya dari sisa tadi," ujarnya.
"Kedua, pelayanan kesehatan gratis. Pembelian ambulans gratis, jemput sakit antar sehat.
Satu ambulans paling tidak harga hanya Rp 200-250 juta. Itu kalikan 17 kelurahan, kan baru berapa. Karena ambulans ini penting apalagi dalam musim Covid-19 seperti ini," tambah Aziz.
Kemudian, program kelas III gratis untuk penduduk. Menurut Aziz, program ini sangat mungkin dilaksanakan.
"Taruhlah ya kita punya jumlah penduduk 130 ribu, taruhlah kita anggarkan, dikalikan berapa Rp 100 ribu kan tidak banyak.
Masih. Penduduk asal masuk kelas 3 ya gratis. Meh kaya miskin gratis. Dan itu dengan BPJS ditanggung. Kita hanya membayar preminya sudah ditanggung. Semuanya punya KIS masih bisa. Kecil, sangat kecil. Dan kami memberikan subsidi saja, per KK, ada 30.000 KK kita memberi nuwun sewu Rp 200.000 atau Rp 100.000 masih mampu. Tergantung walikotanya mau bagaimana," ujarnya.
Aziz mengatakan, anggaran APBD ini selayaknya semua warga Kota Magelang mesti dapat menikmati.
Program-program yang telah dan akan digagasnya akan mengawal anggaran agar sampai ke tangan rakyat.
Pengelolaan anggaran harus transparan, terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
"Kalau semua dibuang ke fisik, warga tak dapat. Makanya saya punya program, dimana harus satu transparan, terbuka, partisipatif dan akuntabel.
Cita-cita kami membentuk masyarakat madani. Masyarakat madani itu pro demokrasi. Antara pimpinan daerah dan warga tak ada jarak," ucapnya.
Yang jelas dengan dana yang dimiliki pemerintah. Pengentasan kemiskinan.
Program kemajuan dari pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi sampai doktoral sangat menunjang. Yang terakhir adalah bidang keagamaan.
"Kalau seorang pemimpin daerah itu memang perhatian dengan keagamaan, lembaga-lembaga agama di daerah akan terbantu. Semua agama akan terbantu," tambah Aziz. (Tribunjogja/Rendika Ferri Kurniawan)
