Kolom Bawaslu DIY

Kerawanan Pelanggaran Pada Masa Tenang

Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dilaksanakan 9 Desember.

Editor: ribut raharjo
Istimewa
Anggota Bawaslu DIY, Sri R Werdiningsih 

Oleh: Anggota Bawaslu DIY, Sri R Werdiningsih

TRIBUNJOGJA.COM - Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, itu artinya tinggal sepuluh hari lagi.

Tahapan penting sebelum pemungutan suara adalah masa tenang, yang akan berlangsung 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 8 Desember 2020.

Pada masa tenang, Peserta Pemilihan (pasangan calon) beserta timnya harus menghentikan kegiatan kampanyenya, karena pada masa tenang segala macam bentuk kampanye tidak diperbolehkan.

Bagi KPU, masa tenangdi pergunakan untuk mendistribusikan logistik pemungutan suara dan penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS.

Bagi Pegawas Pemilihan, masa tenang merupakan masa sibuk untuk pengawasan. Pengawas Pemilihan harus memastikan tidak ada kegiatan kampanye pada masa tenang, selain itu juga harus memastikan distribusi logistik telah sampai di setiap TPS, serta pengawasan penyiapan Tempat Pemungutan Suara.

Kerawanan Pelanggaran

Beberapa kerawanan pelanggaran yang dapat terjadi pada masa tenang di antaranya, pertama, penertiban Alat Peraga Kampanye. Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan maupun Partai Politik tidak bersedia menurunkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang dalam masa kampanye.

Kedua, pemanfaatan fasilitas pemerintah. Fasilitas dan program pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dimanfaatkan untuk sosialiasi diri, khususnya bagi petahana.

Ketiga, politik uang. Kondisi ekonomi masyarakat yang sulit di masa pendemi covid-19 membuka ruang tindakan politik uang.

Keempat, kampanye terselubung, dengan modus sosialisasi cara memilih. Tim Pemenangan Paslon melakukan sosialisasi cara menggunakan hak pilih dengan menggunakan alat peraga menggunakan gambar pasangan calon tertentu.

Cegah, Awasi, Tindak

Bawaslu menerapkan duas trategi besar dalam pengawasan Pemilihan (Pilkada), yaitu pencegahan dan penindakan.

Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, di antaranya dengan Sosialisasi, Pelibatan stakeholders, memberikan peringatan diniserta publikasi media massa.

Penindakan dilakukan dengan melakukan serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran serta penerusan hasil kajian atas dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Dalam menerapkan strategi pengawasan tersebut, setiap kali ada kegiatan terkait tahapan Pemilihan, Bawaslu secara dini melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat kepada stakeholders terkait agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar.

Pada saat pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan sedang berlangsung, Bawaslu hadir di tempat acara kegiatan untuk melakukan pengawasan secara langsung untuk memastikan tidak ada pelanggaran selama tahapan tersebut.

Tahap terakhir, manakala pencegahan telah dilakukan dan pada saat proses pengawasan menemukan adanya dugaan pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan proses penindakan.

Penindakan merupakan jalan terakhir ketika pencegahan telah dilakukan tetapi masih juga terjadi pelanggaran. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved