Sudah Telan Anggaran Ratusan Miliar, Dewan Tagih Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto
Sudah Telan Anggaran Ratusan Miliar, Dewan Tagih Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Hari Susmayanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta mengkritisi progres pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto yang hingga saat ini belum ada kejelasannya.
Pelabuhan yang sudah dibangun selama 16 tahun ini belum bisa dioperasikan padahal anggaran yang sudah digelontorkan nilainya sudah ratusan miliar.
Menurut kalangan dewan, pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto sangat buruk.
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyesalkan adanya hal itu.
Ia menilai, rencana pembangunan pelabuhan Adikerto dimulai sejak 2004 silam tidak kemprehensif.
"Adikerto itu sudah hampir 16 tahun. Dari 2004 kan itu. Sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp420 miliar lebih. Itu untuk kajian perencanaan saja," katanya saat ditemui di gedung DPRD DIY, Selasa (3/11/2020).
Ia melanjutkan, studi yang dari dulu hingga sekarang dan belum mendapatkan hasil positif adalah terkait metode pemecah ombak yang akan digunakan.
Baca juga: Tahapan Pembangunan Pelabuhan Gesing Masuk Lelang Master Plan
Baca juga: Pendataan Tanah Terdampak Pelabuhan Gesing Sudah Dimulai
Namun demikian, Huda menganggap studi tersebut tidak komprehensif dan mendapat hasil. Sementara anggaran yang sudah dikeluarkan sudah cukup besar.
"Itu artinya perencanaan tidak baik. Jangan sampai Pelabuhan Gesing yang sudah masuk studi juga seperti itu," tegas dia.
Huda melanjutkan, pemerintah DIY juga perlu mempertimbangkan akses yang memadai.
Karena berdasarkan data kunjungan para dewan, Huda menilai akses untuk ke pelabuhan masih belum maksimal.
Ia menegaskan, seharusnya ketika perencanaan diawal dirasa sulit untuk dilakukan, sebaiknya segera putuskan untuk memindahkan proyek ke tempat lain.
Munculnya perencanaan pembangunan pelabuhan baru di pantai Gesing, Kabupaten Gunung Kidul menurut Huda sudah terlambat.
"Karena yang di Adikerto sudah habis anggaran banyak. Mending kalau ada kegagalan perencanaan di awal harus segera diputuskan. Ya kegagalan perencanaan maksimal Rp5 miliar lah. Kalau ini ratusan miliar. Ya gimana," tandas Huda. (Tribunjogja/Miftahul Huda)
