Breaking News:

Gunungkidul

Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Diperpanjang Hingga Akhir Tahun 2020

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Hari Susmayanti

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pandemi COVID-19 yang melemahkan ekonomi masyarakat membuat pemerintah melakukan sejumlah kebijakan untuk meringankan warga.

Salah satunya penghapusan denda untuk pajak kendaraan bermotor.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Samsat Kabupaten Gunungkidul, Yulianto menyampaikan kebijakan tersebut masih diberlakukan dan mendapat perpanjangan.

"Sesuai Peraturan Gubernur DIY 82/2020, diputuskan penghapusan denda pajak kendaraan diperpanjang hingga akhir Desember 2020," kata Yulianto pada wartawan, Senin (02/11/2020).

Penghapusan pembayaran denda ini berlaku bagi mereka yang terlambat membayar pajak kendaraan. Selain itu, kebijakan tersebut juga diberikan pada mereka yang mengurus pajak bea balik nama kendaraan.

Yulianto mengungkapkan kebijakan tersebut sudah diberlakukan sejak April lalu dan diperpanjang hingga 3 kali.

Namun karena situasi pandemi masih berlangsung dan berpengaruh, maka diputuskan kebijakan ini diterapkan hingga akhir tahun.

"Keputusan itu diambil berdasarkan rapat koordinasi yang melibatkan pihak kabupaten dan kota," ujarnya.

Baca juga: Pemda DIY Izinkan Bentor Tetap Beroperasi saat Ujicoba Semi Pedestrian Malioboro, Ini Syaratnya

Baca juga: Capai Rp 11 Miliar, Dinas Pariwisata Gunungkidul Optimistis Target PAD 2020 Tercapai

Walau ada keringanan, Yulianto menyebut kebijakan itu tidak berpengaruh pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Menurutnya, sampai saat ini tingkat kepatuhan warga masih sangat baik.

Melihat kondisi tersebut, ia pun optimis target pemasukan dari pajak kendaraan dan bea balik nama bisa tercapai di akhir 2020.

Upaya sosialisasi agar pembayaran pajak dilakukan tepat waktu pun terus digulirkan.

"Tahun ini kami menargetkan pemasukan sebesar Rp 66 miliar untuk pajak kendaraan dan Rp 29 miliar untuk bea balik nama," kata Yulianto.

Meski ada kelonggaran dalam hal denda, hal itu tidak berlaku pada kepengurusan perpanjangan masa berlaku Surat Ijin Mengendarai (SIM).

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Unit Register dan Identifikasi (Regident), Satlantas Polres Gunungkidul, Ipda Slamet.

Ia mengatakan bagi pemilik SIM yang habis masa berlakunya pada tahun ini, tetap harus segera mengurus perpanjangan. Jika tidak, mereka harus membuat SIM baru.

"Itu sebabnya kami imbau pada pemilik SIM segera mengurus perpanjangan sebelum habis masa berlakunya," kata Slamet.

Berkaitan dengan penghapusan denda pajak kendaraan, ia mengungkapkan bahwa seharusnya masa perpanjangan berakhir pada 30 September lalu.

Namun melihat kondisi yang ada, diputuskan kembali diperpanjang hingga akhir tahun. (Tribunjogja/Alexander Ermando)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved