Breaking News:

Bisnis

Restrukturisasi Kredit di Yogyakarta Capai Rp 15,2 Triliun

Capaian angka restrukturisasi kredit di DIY terus mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumya.

Penulis: Nanda Sagita Ginting
Editor: Gaya Lufityanti
ist
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA COM, YOGYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan realisasi penyaluran restrukturisasi kredit hingga (15/10/2020) mencapai angka Rp 15,2 triliun dengan total penerima manfaat sebanyak 219.219 debitur.

Kepala OJK DIY, Parjiman mengatakan, capaian angka restrukturisasi kredit di DIY terus mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumya.

"Nilai restrukturisasi mengalami pertambahan tiap bulannya. Pada September lalu capaiannya senilai Rp15,04 triliun dengan 218.084 debitur, angkanya lebih kecil dibandingkan bulan sekarang," jelasnya kepada Tribunjogja.com, pada Jumat (23/10/2020).

Baca juga: OJK DI Yogyakarta Dorong PEN Melalui Bulan Inklusi Keuangan

Kenaikan restrukturisasi kredit dibarengi dengan pertumbuhan positif likuiditas industri keuangan di DIY sebesar 57,65 persen. 

Sementara itu, angka non performing loan (NPL)  juga mengalami penurunan terhitung Juli hingga Agustus berturut-turut 3,36 persen dan 3,17 persen.

"Dengan capaian angka likuiditas yang baik dan NPL yang rendah mengindikasi bahwa sektor keuangan di DIY dalam kondisi sehat atau performa terjaga selama pandemi. Sehingga, diharapkan capaian ini dapat terus dipertahankan," ujarnya.

Baca juga: OJK Siap Upayakan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Bulan Inklusi

Sementara itu, terkait adanya perpanjangan restrukturisasi kredit hingga tahun depan, Parjiman menuturkan, sampai saat ini laporan resmi dari pusat belum diterimanya.

Ia mengatakan, masih menunggu surat dari OJK pusat.

"Memang sudah dengar kabar akan adanya perpanjangan namun untuk resminya masih menunggu dari sana (OJK pusat). Apabila nantinya ada perpanjangan dipastikan restrukturisasi akan selektif. Di mana, industri keuangan berhak menentukan kelayakan nasabah yang bisa memperpanjang masa relaksasi tersebut," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved