Pemerintah Indonesia Larang Pesawat Mata-mata AS P-8 Poseidon di Tanah Air, Ini Pertimbangannya

TRIBUNJOGJA.COM - Keinginan pemerintah AS untuk mendapatkan izin pendaratan pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon guna mengisi bahan bakar tidak dikabulkan oleh pemerintah Indonesia.

Hal itu dIsampaikan oleh 4 pejabat senior Indonesia yang mengetahui masalah tersebut, seperti yang dilansir dari Reuters pada Selasa (20/10/2020).

Para pejabat AS membuat beberapa pendekatan "tingkat tinggi" pada Juli dan Agustus terhadap menteri pertahanan dan luar negeri Indonesia sebelum presiden Indonesia, Joko Widodo, menolak permintaan tersebut, kata para pejabat.

Perwakilan presiden dan menteri pertahanan Indonesia, kantor pers Departemen Luar Negeri AS, dan kedutaan besar AS di Jakarta tidak memberikan komentar terkait kabar ini.

Perwakilan Departemen Pertahanan AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menolak berkomentar.

Proposisi yang muncul ketika AS dan China meningkatkan persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara, mengejutkan pemerintah Indonesia, kata para pejabat.

Sebab, Indonesia memiliki kebijakan netralitas untuk kebijakan luar negerinya, yang sudah lama ada.

Indonesia tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di tanahnya.

P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatan.

Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim tandingan atas perairan yang kaya sumber daya itu, yang dilalui perdagangan senilai 3 triliun dollar AS (Rp 43,9 kuadriliun) setiap tahun.

Indonesia bukan penuntut resmi di jalur air yang penting secara strategis itu, tetapi menganggap sebagian dari Laut China Selatan adalah miliknya.

Indonesia secara teratur telah mengusir kapal penjaga pantai dan kapal nelayan China dari daerah yang diklaim Beijing sebagai miliknya berdasarkan sejarah.

Namun di satu sisa, negara itu juga memiliki hubungan ekonomi dan investasi yang berkembang dengan China.

Pemerintah Indonesia tidak ingin memihak dalam konflik dan khawatir dengan meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut.

Retno sempat mengatakan kepada Reuters terkait militerisasi Laut China Selatan, “Kami tidak ingin terjebak dalam persaingan ini."