Breaking News:

DPRD DI Yogyakarta: Perusahaan Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Anggota Komisi D DPRD DIY Imam Priyono mengatakan, perusahaan atau kantor wajib menerapkan peraturan protokol kesehatan.

Penulis: Nanda Sagita Ginting | Editor: Kurniatul Hidayah
www.dprd-diy.go.id
Gedung DPRD DIY 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta agar perusahaan atau perkantoran yang ada di wilayah Yogyakarta untuk mematuhi peraturan terkait protokol kesehatan.

Anggota Komisi D DPRD DIY Imam Priyono mengatakan, perusahaan atau kantor wajib menerapkan peraturan protokol kesehatan.

"Perusahaan harus mengatur sesuai dengan anjuran pemerintah yang sudah dikeluarkan melalui permen, pergub, maupun perbub atau perwal. Sehingga, tidak ada alasan untuk lingkungan kantor melanggar peraturan protokol kesehatan," jelasnya kepada Tribunjogja.com, pada Kamis (15/10/2020).

Tak hanya itu, perusahaan pun wajib memenuhi fasilitas penunjung prosedur protokol kesehatan.

Utamanya, adanya tempat pencucian tangan, disediakannya hand sanitizer, alat pengecekan suhu tubuh, memakai masker, dan pengaturan jarak.

Baca juga: Kasatpol PP Kota Yogya: Kesadaran Masyarakat dalam Memakai Masker Meningkat 

Baca juga: Cegah Klaster Covid-19, 60 Pabrik di DI Yogyakarta Gunakan Jogja Pass untuk Absensi Karyawan

Baca juga: BREAKING NEWS: Tambahan Kasus Perusahaan Telekomunikasi, Total 45 Kasus Baru Covid-19 DI Yogyakarta

"Kewaspadaan dan kedisiplinan harus terus ditingkatkan akan pentingnya mengikuti protokol kesehatan. Sehingga dapat mencegah terjadinya klaster baru," ujarnya.

Selain itu, lingkungan kantor atau perusahaan pun harus senantiasa menjaga kebersihan terutama di tenpatnya yang cenderung dipakai banyak orang, seperti toilet atau lift.

Dengan lingkungan yang terjaga diharapkan penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir.

Ia mengatakan, apabila ditemukan kantor atau perusahaan yang tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan akan diserahkan ke pemerintah daerah (Pemda)

"Kalau memang ditemukan hal tersebut, itu hak dari pemda untuk menindaklanjutinya atau memberikan sanksi. Karena, disesuaikan dengan aturan yang berlaku," pungkasnya. (ndg)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved