Kemendikbud Imbau Mahasiswa Tidak Demo Tolak UU Cipta Kerja

TRIBUNJOGJA.COM -- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, mengimbau mahasiswa agar tidak menggelar demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.

Menurut Nizam, sebaiknya mahasiswa melakukan kajian intelektual untuk mengkritisi undang-undang tersebut.

"Mengimbau untuk tidak perlu demo, sebagai intelektual muda kekuatan mahasiswa harusnya lebih pada kekuatan intelektualitasnya. Melakukan kajian akademik kritis atas produk-produk perundangan dan menyampaikannya ke DPR dan Pemerintah maupun mencerahkan masyarakat," ujar Nizam, dikutip dari Kontan, Senin (12/10/2020).

Kemendikbud telah mengeluarkan surat edaran Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nomor 1035/E/KM/2020 perihal 'Imbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja'.

Nizam menegaskan, Kemendikbud tidak melarang mahasiswa untuk mengikuti demonstrasi. Namun sebaiknya mahasiswa melakukan kajian ilmiah terkait UU Cipta Kerja.

"Tujuan surat edaran tersebut mengingatkan agar kampus menjadi lembaga intelektual, garda penjaga kebenaran dengan kemampuan akademik dan kajian ilmiahnya. Membawa adik-adik menjadi intelektual muda yang kritis, tidak harus dengan turun ke jalan, apalagi di saat pandemi. Dalam surat edaran tersebut tidak ada larangan untuk demo," jelas Nizam.

Menurut Nizam, gerakan intelektual bakal menjadi lebih produktif dibanding dengan demonstrasi. Dirinya juga mengingatkan agar mahasiswa tidak melakukan kerusakan.

"Lebih produktif melalui suara intelektual dari kampus. Menyampaikan koreksi dan perbaikan dengan kebaikan bukan kerusakan," ucap Nizam.

"Karena kalau sudah di jalan seringkali rasionalitas kalah dengan emosi yang murah untuk terprovokasi dan melakukan hal-hal yang justru merusak," tambah Nizam.

Menurut Nizam, kampus justru seharusnya menjadi penyejuk dan pencerahan bagi bangsa. Meski, kekritisan juga dibutuhkan oleh para mahasiswa.

"Membawa pencerahan dan kesejukan, membawa optimisme dan spirit untuk kemajuan bangsa dan negara. Dengan tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan sehingga dihasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat bagi kemajuan bangsa," pungkas Nizam. (*)