Breaking News:

Kolom KPU DIY

Debat Publik Substantif

Debat publik atau debat terbuka merupakan jenis kampanye yang paling elaboratif ketimbang metode-metode kampanye pemilihan lainnya.

Tribun Jogja/ Noristera Pawestri
Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan 

Oleh: Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Debat publik atau debat terbuka merupakan jenis kampanye yang paling elaboratif ketimbang metode-metode kampanye pemilihan lainnya.

Sebagai sebuah bentuk pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, debat publik menjadi media yang paling leluasa untuk menggali kedalaman visi, misi dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Secara tematik, KPU telah mengatur materi debat publik untuk mengelaborasi visi dan misi kandidat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di masa pandemi Covid-19, KPU menambah materi debat terbuka dengan menelisik kebijakan dan strategi kandidat dalam penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19.

Pentingnya posisi debat publik dalam kegiatan kampanye juga dapat dilihat dari dikenakannya dua sanksi sekaligus bagi kandidat yang terbukti secara sah menolak untuk hadir dalam debat.

Sanksi pertama, KPU provinsi maupun kabupaten/kota akan mengumumkan bahwa kandidat menolak mengikuti debat publik.

Sanksi moral ini berpotensi merusak citra kandidat di mata masyarakat. Sanksi kedua, sisa iklan kampanye kandidat yang difasilitasi oleh KPU provinsi ataupun kabupaten/kota tidak akan ditayangkan, terhitung sejak pasangan calon tidak mengikuti debat publik.

Tentu, sanksi ini dikecualikan bagi kandidat yang tidak dapat hadir karena alasan kesehatan maupun sedang melaksanakan ibadah, misalnya menunaikan haji.

Agar debat publik tidak hanya dimaksudkan untuk menggugurkan kewajiban fasilitasi debat oleh KPU, dan tidak menjadi ajang menebar janji legit kandidat kepada masyarakat, KPU penyelenggara debat maupun kandidat harus secara serius menyiapkan debat publik secara substantif.

Halaman
12
Editor: ribut raharjo
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved