Pilkada di Tengah Pandemi, Bahan Kampanye Lebih Baik Dicetak dalam Bentuk APD

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul menganjurkan, bahkan mendorong kepada masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati agar mencetak bahan kampanye dalam bentuk Alat Pelindung Diri (APD).

Sebab, Pilkada serentak tahun ini berbeda dibanding sebelumnya.

Dilaksanakan di tengah ancaman, dan bahaya Coronavirus Disease 2019 atau (Covid-19). 

"Pilkada tahun ini kan ditengah pandemi. Kita dorong agar bahan kampanye paslon ini dicetak dalam bentuk APD. Seperti masker, sarung tangan, face shield maupun hand sanitizer," kata Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, Jumat (02/9/2020). 

Menurut dia, bahan kampanye yang dicetak dan disebar ke masyarakat dalam bentuk Alat Pelindung Diri itu, akan lebih memberi kemanfaatan.

• Dana Awal Kampanye AHM-JP dan NoTo di Pilkada Bantul Sama, Rp 300 Juta

Sebab, selain dapat digunakan untuk bahan kampanye, bisa dimanfaatkan juga sebagai alat melindungi diri dari SARS-CoV-2 penyebab covid. 

Didik mengaku mendorong masing-masing pasangan calon untuk menerapkan langkah itu.

"Asalkan jika dikonversikan, masing-masing item, harganya tidak lebih dari Rp 60 ribu," kata dia. 

Lebih lanjut, Didik mengungkapkan, sesuai dengan regulasi, KPU Bantul nantinya akan memberikan fasilitas Alat Peraga Kampanye (APK) kepada masing-masing pasangan calon.

Jumlahnya sudah ditentukan.

Masing-masing akan menerima 5 buah baliho dan 2 spanduk per-desa.

Selain itu, KPU Bantul juga akan menayangkan kampanye paslon dalam bentuk Videotron selama 60 hari di masa kampanye. 

Pihaknya berharap media kampanye yang difasilitasi oleh KPU agar dapat dioptimalkan sebagai sarana untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon.

• Pokja Pencegahan COVID-19 di Pilkada Bantul Dibentuk, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Menurut Didik, selain APK yang difasilitasi oleh KPU, masing-masing pasangan calon juga diperbolehkan mencetak APK secara mandiri, tetapi jumlahnya dibatasi. 

"Paling banyak 200 persen dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU," kata Didik.

Dalam pelaksanaan APK, ia mengimbau harus memperhatikan estetika, etika, keindahan dan keamanan. 

Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan SDM KPU Bantul, Musnif Istiqomah mengatakan, sesuai regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13/2020, metode kampanye pertemuan terbatas/tatap muka ataupun dialog lebih diutamakan menggunakan media sosial atau media daring. 

Apabila tidak bisa dilakukan dengan media daring dan harus dilaksanakan secara luring atau pertemuan langsung maka ada ketentuan yang harus ditaati.

Di antaranya, wajib memakai alat pelindung diri, minimal masker dan tersedia tempat cuci tangan beserta sabun dan/ hand sanitizer.

Kemudian, kampanye dilaksanakan dalam ruangan atau gedung.

• BREAKING NEWS : Pengundian Nomor Urut Pilkada Bantul, Abdul Halim Dapat Nomor Urut 1 dan Suharsono 2

Peserta yang hadir dalam gedung secara keseluruhan hanya diperbolehkan maksimal 50 orang saja,  dan memperhitungkan jaga jarak minimal satu meter. 

"Peserta 50 orang itu secara keseluruhan. Sudah termasuk pasangan calon dan panitia penyelenggara," jelas dia. Dalam pelaksanan kampanye juga harus berkoodinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas pencegahan penularan COVID-19. 

Sekda Bantul yang juga sekaligus Ketua Gugus Tugas percepatan Penanggulangan Covid-19 Bantul, Helmi Jamharis mengatakan, pemerintah Kabupaten Bantul sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama Pjs Bupati Bantul dan semua anggota forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Menurut dia, agar tidak terjadi kerumunan maka kegiatan yang dimintakan rekomendasi ke gugus tugas di masa kampanye, akan ada pembatasan jumlah peserta.

Hal itu akan disesuaikan berdasarkan maklumat Kapolri dan PKPU nomor 13/2020. (TRIBUNJOGJA.COM).