Partai Ummat Amien Rais, Rencana Deklarasi Nasional hingga Analisis Pengamat

Tribunjogja.com Yogyakarta -- Amien Rais resmi umumkan partai baru yang selama ini digembar-gemborkan ke publik. Tepat pada pukul 12.00 WIB, deklarasi partai itu pun bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila Kamis (1/10/2020).

Nama partai Amien Rais yang baru ialah partai Ummat. Partai tersebut berasaskan Islam rahmatan lil alamin.

Deklarasi singkat yang disiarkan langsung via Amien Rais Official tersebut pun dihadiri banyak para simpatisan yang mendoakan dan terus mendukung mantan ketua umum PAN tersebut.

1. Partai Ummat

Dalam video singkat berdurasi 2:53 menit itu Amien Rais mengatakan kitab suci Al-Quran mendorong umat beriman agar dalam mengarungi kehidupan di dunia mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah SWT secara serentak.

"Mukkadimah Partai Ummat," katanya Amin Rais via Yuotube Chanelnya.

Hal pertama dalam Mukkadimah Partai Ummat yang ia deklarasikan tersebut yakni mengajak umat manusia dalam melaksanakan Al Amru bil ma'ruf, dan an-Nahyu Anil Munkar.

"Yakni memerintahkan tegaknya kebajikan, dan memberantas keburukan," tegas dia.

Hal kedua, lanjut Amien, ia mengajak agar menjalankan Al amru bil Adli, dan An Nahyu a'nidzulmi.

"Yakni menegakan keadilan dan memberantas kezaliman," sambung Amien.

Ia menjelaskan, hal pertama dalam mukkadimah tersebut bergerak pada tatanan personal, familial dan komunal atau level mikro.

Maka, lanjut Amien, hal yang kedua bergerak lebih kepada tataran nasional atau level makro. Dan bergerak pada kekuasaan

"Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal. Tapi sebaliknya pula, hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata," ungkao mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap, serta kekuasaan yang paling besar, Amien berucap negara dapat melancarkan kezaliman politik, ekonomi, sosial, hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan.

"Namun hanya negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya. Semua tergantung pada pemerintah yang berkuasa. Apakah sedangmembela kepentingan umat, atau sebaliknya, sedang membela konglomerat atau korporatokrat," urainya.