Lakukan Swab Massal, Dinkes Gunungkidul Terkendala Kapasitas Lab Hingga Keengganan Warga

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa waktu lalu meminta tiap daerah melakukan swab massal pada masyarakat di wilayah masing-masing.

Hal ini berkaitan dengan pemetaan persebaran kasus COVID-19 di DIY.

Pada Tribun Jogja, Sultan mengharapkan tiap daerah bisa melakukan swab minimal 1 persen dari jumlah keseluruhan penduduk.

"Semisal ada 3,7 juta penduduk, maka setidaknya ada 3.700 orang kita lakukan swab untuk antisipasi," katanya.

Berkaitan dengan imbauan Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul Dewi Irawaty menyampaikan pihaknya bisa melakukan swab secara massal.

Tenaga pun tidak masalah karena saat ini pengambilan swab bisa dilakukan langsung oleh petugas di tiap Puskesmas.

• Gugus Tugas Kabupaten Magelang Gencarkan Tes Swab, Target Seminggu 1.300 Sampel

Hanya saja, Dewi mengatakan hasil dari swab yang sudah diambil sangat bergantung pada kapasitas laboratorium pengujian.

Sebab saat ini hanya ada satu laboratorium utama untuk pengujian, yaitu BBTKLPP Yogyakarta.

"Tapi kami terus menjalin komunikasi dengan BBTKLPP, untuk memastikan berapa kapasitas yang tersedia untuk menguji sampel swab," jelas Dewi ditemui pada Selasa (29/09/2020) sore.

Kendala lain menurutnya adalah keengganan dari warga yang dijaring untuk pengambilan swab massal.

Mereka disebut khawatir jika harus menjalani tahap karantina dan sebagainya.

Namun saat ini, Dewi menyampaikan bahwa proses swab massal sudah berjalan dan masih terus dilakukan.

Swab bahkan dijadikan metode utama untuk penjaringan (screening) kasus di lokasi-lokasi yang dianggap beresiko.

"Swab massal sudah kami lakukan di seluruh puskesmas dan sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Masih terus kami lakukan secara bertahap," ungkapnya.

• Rasio Tes di DIY Belum Ideal, Sri Sultan HB X: Mestinya Swab Tes Bisa 1 Persen dari Jumlah Penduduk

Dewi juga memastikan bahwa tindakan swab massal yang dilakukan seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah.