Subsidi Pupuk Belum Mendorong Produktivitas Pertanian

TRIBUNJOGJA.COM - kebijakan pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 29 Triliun untuk mendistribusikan 7,9 juta ton pupuk bersubsidi untuk petani dinilai belum mampu mendorong produktivitas hasil pertanian.

Pemerintah diminta mendorong kebijakan subsidi pertanian lainnya agar pertanian semakin maju dan berkembang.

Hal itu mengemuka dalam webinar yang bertajuk Meninjau Ulang Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fisipol UGM, Selasa (8/9/2020).

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengatakan DPR menyetujui penyediaan pupuk bersubsidi sebesar 7,9 juta ton tahun ini dengan total anggaran lebih dari Rp 29 triliun.

Namun demikian, jumlah pupuk subsidi tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan petani karena keterbatasan anggaran.

• Perlu Ada Kebijakan Lain Selain Subsidi Pupuk untuk Mendorong Produktivitas Pertanian

“Usulan dari seluruh kelompok tani itu capai Rp 61 triliun namun negara menyiapkan Rp 29 triliun, jauh dari batas kemampuan anggaran,” katanya.

Menurutnya diperlukan sistem pengajuan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi ini.

Menurutnya selama mekanismenya melalui pengajuan lewat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) lewat para kelompok tani.

“Anggaran subsidi pupuk terus menurun. Harus dicari pola menyeimbangkan kebutuhan pupuk dan kebutuhan anggaran pemerintah. Jika dipertahankan RDKK tidak akan ada solusinya,” tegasnya.

Soal adanya persyaratan adanya kartu tani untuk mengakses pupuk bersubsidi, Johan mengatakan DPR belum sepakat dan tidak mewajibkan petani untuk  harus mendapatkan kartu tani.

“Pertemuan rapat DPR dan Kementan, kita tidak mewajibkan adanya kartu tani ini,”katanya.

Disamping itu, Johan juga mengkritisi kebijakan pemberian pupuk bersubsidi ini juga tidak mampu mendorong produksi pertanian.

Menurutnya, produktivitas pertanian kita selama ini justru lebih rendah dibanding dari konsumsi pupuk.

“Semakin banyak konsumsi pupuk tidak berbanding lurus pada peningkatan produktivitas, anggaran pupuk ditambah tidak berbanding dengan produktivita,”imbuhnya.

Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan RI, Sarwo Edhi mengatakan pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini tidak semuanya bisa memenuhi kebutuhan para petani sehingga terjadi kelangkaan pupuk di beberapa daerah.