Breaking News:

Bisnis

Perlu Ada Kebijakan Lain Selain Subsidi Pupuk untuk Mendorong Produktivitas Pertanian

Kebijakan pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 29 Triliun untuk mendistribusikan 7,9 juta ton pupuk bersubsidi untuk petani dinilai belum mampu

dok.istimewa
Ilustrasi: Aktivitas Penataan Stok Pupuk Bersubsidi di Gudang Multi Guna Petrokimia Gresik 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kebijakan pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 29 Triliun untuk mendistribusikan 7,9 juta ton pupuk bersubsidi untuk petani dinilai belum mampu mendorong produktivitas hasil pertanian.

Pemerintah diminta mendorong kebijakan subsidi pertanian lainnya agar pertanian semakin maju dan berkembang.

Pakar kebijakan Publik UGM sekaligus peneliti subsidi pupuk di pulau Jawa Dr. Indri Dwi Apriliyanti mengatakan tantangan kebijakan pertanian di Indonesia bukan soal akses subsidi pupuk saja.

Namun perlu mendorong kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Ia menyebutkan di negara dengan sektor pertanian yang lebih maju seperti China, India dan Thailand tak hanya menerapkan kebijakan subsidi pertanian pada pupuk saja, namun ada kebijakan lain berbasis produk, pelaku usaha pertanian hingga intervensi pasar.

Hindari Penyalahgunaan Distribusi Pupuk Subsidi Melalui Sistem Kartu Tani

"Mereka melakukan subsidi pada seluruh produk, subsidi benih, pupuk, air, listrik, untuk bantu petani memproses menanam tanaman. Ada juga subsidi bahan bakar, agar petani bisa bawa hasil panennya dari desa ke perkotaan," ujarnya.

Ia juga menilai, adanya perbaikan infrastruktur di sekitar lokasi pertanian pedesaan dan di daerah terpencil dapat membantu petani dalam mengakses listrik dan air. Dengan langkah tersebut, maka produktivitas pertanian meningkat.

"Terpenting Petani bisa mengakses infrastruktur," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut sudah dilakukan oleh China pada era tahun 2000-an sehingga mampu meningkatkan 40 persen produktivitas dan ketahanan pangan makin membaik.

"Ada peningkatan produktivitas di petani dan daya beli di petani. Bila sektor pertanian berkembang maka sektor transportasi produk pertanian ke perkotaan juga meningkat," ungkapnya.

Petani Disebut Akan Kekurangan Pupuk Subsidi Jika Menggunakan Kartu Tani

Adapun Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan RI, Sarwo Edhi, dalam webinar yang dilakukan Fisipol UGM belum lama ini mengatakan bahwa tidak semua petani dapat terpenuhi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Akibat yang terjadi adalah kelangkaan pupuk di beberapa daerah.

“Kekuarangan pupuk antar desa dan Kecamatan bisa bisa dilakukan realokasi oleh Kepala Dinas masing-masing. Sementara kelangkaan antar provinsi dilakukan realokasi oleh kementan,” katanya.

Ia menambahkan Kementerian Pertanian sudah mengajukan dana tambahan ke Kementerian Keuangan soal kekurangan jumlah pupuk bersubsidi ini sehingga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 3,14 triliun untuk tambahan penyediaan satu juta ton pupuk bersubsidi.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Santo Ari
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved