Breaking News:

Update Corona di DI Yogyakarta

Serikat Pekerja Minta Kawasan Perkantoran Tidak Abai Protokol Covid-19

Serikat pekerja di DIY meminta pemerintah melakukan pengecekan di lapangan terkait pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Serikat pekerja di DIY meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk melakukan pengecekan di lapangan terkait pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah timbulnya kasus baru di kawasan perkantoran. 

Sekretaris DPD K.SPSI DIY, Irsyad Ade Irawan berpendapat, Pemda DIY perlu melakukan inspeksi mendadak ke seluruh tempat kerja guna menegakkan protokol kesehatan di kawasan perkantoran.

Inspeksi mendadak disebut diperlukan sebagai langkah dini memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

"Pemda juga mesti memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja," kata dia Rabu (16/9/2020). 

Empat Anggota DPRD DIY Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Dia mengungkapkan, langkah mitigasi terkait penanggulangan Covid-19 perlu dilaksanakan lewat koordinasi dengan berbagai pihak.

Dinas terkait juga diminta agar terus menghidupkan koordinasi antar lembaga hubungan industrial yang terdapat perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah sebagai awal pencegahan. 

"Sehingga langkah mitigasi pencegahan dapat segera diperbaharui dan dicarikan solusi terbaik," imbuhnya. 

Di sisi lain, Pemda DIY dan BPJS kesehatan juga perlu melakukan relaksasi pembayaran dan peningkatan kepersertaan dalam program Jaminan kesehatan Nasional kepada buruh. 

"Dan bagi pengusaha yang buruhnya terpapar Covid-19, maka pengusaha harus memberikan santunan kepada keluarganya," katanya. 

Sekretariat Dewan dan Wartawan di DPRD DIY Diminta untuk Rapid Test

Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Pekerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo mengklaim, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan Covid-19 di lingkup perkantoran. 

Selain imbauan agar penerapan protokol kesehatan Covid-19 dipatuhi dengan optimal, pihaknya juga meminta agar sejumlah perusahaan dapat mengaktifkan aplikasi Jogja Pass guna mempermudah pelacakan dan mobilitas tamu maupun pekerja. 

"Selain sidak yang rutin, kami juga minta agar perusahaan mengaktifkan aplikasi Jogja Pass. Sekarang baru akan uji coba ke sejumlah perusahaan," katanya.  

Dia menyebut, lewat aplikasi itu mobilitas para pekerja maupun tamu yang berkunjung ke wilayah perkantoran dapat dipantau.

"Jadi keluar masuknya pekerja maupun tamu atau pengunjung akan terlacak aktivitasnya kemana dan dari mana melalui smartphone," ucap dia. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved