KKB Papua Ganggu Proyek Pembangunan, Jenderal Andika Kirim Pasukan TNI
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mengaku siap mengirim prajuritnya untuk menangkal serangan Kelompok Kriminal Bersenjata
lihat foto
Tribunjogja.com -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mengaku siap mengirim prajuritnya untuk menangkal serangan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.
Hal ini diungkapkan Jenderal Andika Perkasa saat bertemu dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo pada Rabu (9/9/2020).
Diketahui, pembangunan infrastruktur di Papua memang kerap terhambat karena adanya gangguan dari KKB Papua.
Sehingga, Kementerian PUPR pun meminta bantuan kepada TNI AD untuk melakukan pengamanan dari serangan KKB Papua.
Melansir dari unggahan instagram resmi TNI AD, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo melakukan pertemuan dengan Jenderal Andika Perkasa di Mabesad, Jakarta Pusat.
Dipertemuan ini, John Wempi Wetipo menyampaikan soal kendala dalam segi pengamanan proyek infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR terutama di daerah Papua dan Papua Barat.
John Wempi mengaku pembangunan di daerah tersebut sering mendapat gangguan dari KKB Papua.
“Saya mohon dukungan bapak kebetulan arahan pak Presiden, saya ditugaskan bagaimana mengendalikan situasi di Papua.
Kebetulan kita juga banyak bangun infrastruktur disana namun sering mengalami gangguan,” ujar Wempi.
Beliau juga menambahkan soal Kemitraan PUPR akan membangunkan rusun untuk prajurit TNI AD di daerah Papua.
“Yang kedua saya kemarin dari Korem di Sorong, meraka minta untuk pembangunan infrastruktur terkait dengan soal rusun bagi prajurit.
Saya sebenarnya butuh dukungan dokumen legalnya dari bapak Kasad, sehingga dengan dasar surat tersebut Kementerian PUPR alokasikan dana untuk membangun rusun bagi prajurit,” tambah Wempi.
Menanggapi hal itu, Jenderal Andika Perkasa siap mendukung semua program proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR.
“Siap pak, dalam waktu satu minggu sekaligus surat pengajuan kepada Menteri tembusan kepada Wakil Menteri untuk pengajuan rusun.
Juga yang kedua adalah surat penugasan pengamanan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat,” jawab Jenderal TNI Andika.
