Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen dan Yogyakarta-Solo Bisa Digarap Bertahap

Tribunjogja.com Yogyakarta --- Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) DIY Tjipto Haribowo mengatakan bahwa pengerjaan fisik proyek Tol Yogyakarta-Solo seharusnya sudah mulai bisa terlaksana ada 2021.

"Kuncinya di tanah. Kalau tanah segera selesai (pembebasan), bisa dikejar 2021. Kalau tanah bisa bebas semua baru bisa atau bertahap," ungkapnya, Kamis (3/9/2020).

Pembangunan bertahap yang dimaksudkan Tjipto yakni dilakukan paralel dengan proses pembebasan lahan yang harus terus dilakukan untuk bisa mengejar target pembangunan fisik tol.

"Kalau yang sudah dibebaskan dulu bisa dibangun (parsial). Dibangun berapa kilometer dulu sembari menunggu satunya yakni Tol Yogyakarta-Bawen selesai pembebasan," bebernya.

Mengenai perkembangan tahapan proyek Tol Yogyakarta-Solo saat ini, ia mengaku belum berkomunikasi dengan Satker dalam waktu dekat ini.

Namun dengan adanya pandemi, ia meyakini ada beberapa kendala di lapangan yang menciptakan hambatan.

"Kalau nggak salah 2023 harus segera dibuka dua-duanya. Nggak tahu apakah masih berlaku atau bagaimana. Tahun depan bisa fisik kalau tahapannya (pembebasan lahan) sudah mau selesai. Terus nanti proses pembangunan dua tahun," pungkasnya.

Masalah di Level Desa

Tiga kalurahan terdampak tol masih belum menyelesaikan Peraturan Desa (Perdes) tentang pemanfaatan tanah desa untuk proyek pemerintah.

Tujuan Perdes tersebut adalah agar legalitas tanah desa yang terdampak tol bisa terpenuhi.

Kepala Dinas Pertahanan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman, Muhammad Sugandi mengatakan untuk proyek Tol Yogyakarta-Solo ada dua kalurahan yang belum menerbitkan Perdes, yaitu Kalurahan Selomartani, Kalasan dan Kalurahan Maguwoharjo, Depok.

Sedangkan untuk proyek Tol Yogyakarta-Bawen masih menunggu satu Kalurahan yaitu Kalurahan Banyurejo, Tempel.

Namun demikian, ia tak tahu pasti kendala yang dialami tiga kelurahan tersebut.

"Mungkin masih ada permasalahan-permasalahan tanah, tukar menukar dan sebagainya. Mungkin masih da pertimbangan yang dibahas untuk dimasukan dalam perdes nantinya,"katanya, Kamis (03/09/2020).

Ia melanjutkan pihaknya sudah memberikan masukan pada masing-masing kelurahan jika terjadi kendala.