Breaking News:

Hasil Bahasan Raperda Perubahan APBD 2020 DPRD Magelang Terakumulasi Rp 21,5 Miliar

Sejumlah pos anggaran dalam pembahasan Raperda APBD Perubahan 2020 disetujui DPRD Kabupaten Magelang dan Bupati Magelang.

Dok. Humas Set DPRD Magelang
Rapat paripurna persetujuan bersama antara Bupati Magelang dan DPRD terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020. 

TRIBUN-JOGJA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang menggelar rapat paripurna persetujuan bersama antara Bupati Magelang dan DPRD terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto memimpin rapat ini dan dihadiri langsung Bupati Magelang Zaenal Arifin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magelang.

Melalui keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2020), rapat ini digelar di Gedung DPRD Kabupaten Magelang, Mungkid, Magelang.

Dalam laporannya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang dan Bupati Magelang menyetujui sejumlah pos anggaran.

Persetujuan itu mulai dari kegiatan rutin di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga kegiatan pemulihan dampak ekonomi Covid-19.

Rapat paripurna persetujuan bersama antara Bupati Magelang dan DPRD terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020.
Rapat paripurna persetujuan bersama antara Bupati Magelang dan DPRD terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020. (Dok. Humas Set DPRD Magelang)

Ketua Badan Anggaran melaporkan, hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD tahun 2020 di Komisi I sampai Komisi IV akumulasi rasionalisasi belanja Rp 21.596.940.475.

Rincian lainnya adalah, belanja untuk Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp 1,586 miliar, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Rp 79 juta, dan Kecamatan Mungkid Rp 11 juta. 

Kemudian, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebesar Rp 2,96 miliar, Bagian Umum Sekretariat Daerah Rp 79,84 juta, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rp 8,7 miliar, dan Dinas Perhubungan Rp 200 juta.

Selain itu, terdapat usulan penambahan pendapatan dan belanja pada perangkat daerah meliputi, pendapatan dari Disdikbud sebesar Rp 8,7 miliar.

Penambahan itu memiliki rincian, yaitu tambahan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) afirmasi Rp 4,8 miliar dan tambahan dana BOS kinerja Rp 3,9 miliar.

Halaman
123
Penulis: Inang Jalaludin Shofihara
Editor: Mikhael Gewati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved