Pengemudi Becak Motor Menjerit Tidak Masuk Program Bansos Covid-19

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sejumlah pengemudi becak motor yang tergabung dalam Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dan mendesak Pemda agar mereka diikutsertakan dalam daftar penerima bansos terdampak Covid-19. 

"Sudah lima bulan teman-teman kami banyak yang tidak tersentuh bantuan. Padahal ini bansos turun sudah berapa kali dan memang yang terdampak secara benar," kata Ketua PBMY, Parmin saat audiensi di kantor DPRD DIY, Rabu (19/8/2020). 

Parmin menyebutkan, sebelumnya Pemda telah melakukan pendataan terhadap para pengemudi becak motor.

Mereka diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa fotokopi KTP dan KK.

"Tapi sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti," ujarnya. 

• Mulai Beroperasi Kembali, Becak Wisata Alun-alun Kidul Yogyakarta Berlakukan Genap-Ganjil

Saat itu sebanyak 600 lebih pengemudi becak motor telah mendaftarkan diri untuk menjadi penerima bansos terdampak Covid-19.

Sebagian, disebut Parmin telah ada yang mendapat, namun beberapa lainnya masih belum tersentuh. 

"Saya tidak tahu jumlah pastinya yang belum dapat karena itu kan dari kelurahan. Jadi bantuan selama ini ya baru beberapa orang," imbuhnya. 

Dia mengklaim, selama masa pandemi Covid-19 seperti sekarang para pengemudi becak motor benar-benar merasa terdampak.

Wisatawan yang berkunjung ke Yogya menurun drastis dibanding dengan masa biasa. 

"Kami hidupnya ya cuman bergantung sama orang-orang dermawan. Terus terang hidup kami terlunta-lunta, lihat saja di Malioboro itu bagaimana," lanjut dia. 

elain itu, PBMY juga meminta kepada Pemda untuk membuka akses masuk kepada pengemudi becak motor yang biasa mengambil penumpang di kawasan benteng Vredeburg.

• Mulai Pekan Depan, Kusir Andong dan Penarik Becak yang Tak Patuhi Protokol Dilarang Masuk Malioboro

Beberapa bulan belakangan, kawasan itu memang ditutup. 

"Supaya teman-teman bisa mencari nafkah lagi," katanya. 

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan, permasalahan yang muncul dari penyaluran bansos terdampak Covid-19 ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).