Breaking News:

Yogyakarta

BKD DIY Tunggu Aturan Pemindahan 3.752 Pejabat Eselon III sebagai Tenaga Fungsional di Desa

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali menggulirkan rencana optimalisasi kinerje para Aparatur Sipil

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali menggulirkan rencana optimalisasi kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rencana itu berupa pemindahan tugas ASN tenaga administrasi di pemerintah daerah (Pemda) ke desa-desa sebagai tenaga fungsional.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas (Sekdin) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Teguh Suhada mengatakan, sejauh ini memang rencana tersebut telah terdengar ke BKD DIY.

Namun, pihaknya masih belum bergerak lantaran belum adanya arahan lebih spesifik terkait tugas dan fungsi para tenaga administrasi tersebut ketika diterjunkan ke desa.

THR PNS Gol III ke Bawah Cair Tak Penuh, Tahun Ini Eselon Gol I, II Tak Dapat

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun ada sekitar 1,6 juta tenaga administrasi yang akan dipindahkan oleh Kemenpan RB.

Teguh menyampaikan, tenaga administrasi tersebut merupakan pejabat eselon tingkat III dan IV.

Dengan tugas jabatan di antaranya Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Bagian hingga sekretaris dinas.

Ia menyebut, untuk Pemda DIY, jabatan tenaga administrasi mencapai 3.752 pegawai.

"Administrator itu sama dengan eselon tiga. Ya ada sekitar 3.752. Terus terang kami belum ada arahan untuk itu. Termasuk vidcom juga belum dilakukan," katanya kepada Tribunjogja.com, Selasa (4/8/2020).

Teguh menambahkan, untuk saat ini pihaknya masih menanti surat edaran dari kementerian terkait pelaksanaan pemindahan tugas para tenaga administrasi tersebut.

DPRD DIY Minta Pengisian Jabatan untuk Eselon II Dilakukan Secepatnya

Secara tegas BKD DIY tetap menjalankan arahan yang ditentukan oleh pusat.

Saat disinggung mengenai efektivitas jabatan tenaga administrasi di kantor pemerintahan, Teguh enggan menjelaskan.

Padahal, hal itu yang menjadi pertimbangan setuju atau tidaknya terkait rencana Kemenpan RB tersebut.

"Ya secara prinsip mengikuti arahan dari pusat saja," tutupnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved