Bidang yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen di Margomulyo, Mayoritas adalah Perumahan

TRIBUNJOGJA.COM - Proses sosialisasi pembangunan jalan tol Yogya-Bawen kembali dilakukan dan kali ini giliran masyarakat dari Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno menjelaskan, pada data awal ada 106 bidang terdampak di Desa Margomulyo dengan luas 26.681 meter persegi.

Menurutnya, kompleksitas di Margomulyo juga terbilang tinggi karena mayoritas yang terdampak adalah area pemukiman warga.

"Dan disini nampaknya banyak rumah untuk kos atau di kontrakan, sehingga tugas kita untuk melacak pemiliknya dalam kurun waktu satu bulan. Setelah itu baru masuk tahapan konsultasi publik," ujarnya usai hadir dalam sosialisasi di Balai Desa Margomulyo, Senin (27/7/2020).

• Rincian 3 Kecamatan dan 7 Desa di Sleman yang Akan Dilalui Jalur Tol Yogyakarta-Bawen

Krido menekankan perlu adanya validasi data agar tidak terjadi salah nama atau salah alamat.

Satu di antara kesalahan nama adalah rumah milik tim persiapan yang beralamat di Margomulyo dan kebetulan juga terdampak pembangunan tol.

"Rumah milik tim persiapan juga terkena dan dia memberikan contoh, ketika ada kesalahan dia memberikan masukan ke tim persiapan," ujarnya.

Adapun seorang tim persiapan yang terdampak adalah Dewo Isnu, yang juga merupakan Kepala Biro Hukum DIY.

Dewo yang memiliki rumah di perumahan Puri Margomulyo Asri harus merelakan rumahnya untuk pembangunan jalan tol Yogya-Bawen.

Dan karena merupakan warga terdampak, ia pun kerap memberikan pengarahan ke masyarakat lain dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat.

• BREAKING NEWS : Update Covid-19 di DIY 27 Juli 2020, Tambahan 15 Kasus Positif Baru

"Kebetulan di satu sisi saya tim, dan satu sisi saya juga terdampak. Saya selaku warga terdampak, dari awal sudah sosialisasi dengan teman-teman lain yang terdampak, agar masyarakat bisa memahami, mendukung dan tidak terprovokasi," ujarnya.

Dari kaca matanya, pembangunan jalan tol ini bisa berpotensi masuknya pihak luar untuk mempengaruhi warga.

"Untuk menanggulangi kita terbuka, saya selaku Kepala Biro Hukum dan masyarakat terdampak siap menerima keluhan dari teman-teman," terangnya.

Ia mengungkapkan bahwa kekeliruan di data awa adalah hal yang wajar karena data tersebut bukan berasal dari padukuhan namun dari konsultan yang belum cek lapangan.  

"Nah dalam pertemuan-pertemuan setelah ini, akan dijelaskan lahan-lahan yang kena, dan mekanismenya.  Sehingga teman-teman yang terdampak bisa mencocokan. Yang penting bisa menunjukkan sertifikat, sehingga tidak ada yang dirugikan," imbuhnya.