Komisi B DPRD DIY Dukung Pemulihan Ekonomi dimulai Dari Perhotelan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggapi keluhan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY perlunya intervensi pemerintah dalan hal menggerakkan roda ekonomi.

Hanya saja, para dewan meminta agar Eksekutif lebih terbuka terkait anggaran yang siap untuk memulai kenormalan baru.

Anggota Komisi B DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, mengatakan secara prinsip dirinya mendukung upaya PHRI terkait intervensi dari pemerintah daerah (Pemda) DIY terkait pemulihan ekonomi.

Sebelumnya PHRI DIY berharap agar Pemda DIY segera memulai agenda rapat di hotel-hotel yang ada di DIY agar terjadi efek domino dalam pergerakan ekonomi.

Yuni meyakini, cara tersebut cukup bagus. Hal itu bisa menjadi stimulus pelaku ekonomi pariwisata lainnya.

Misalnya, lanjut dia, untuk konsumsi agenda rapat dapat dialokasikan ke pelaku UMKM atau sektor lain.

"Hanya saja kami belum tahu berapa anggaran yang siap untuk memulai recovery tersebut. Tentunya dari sektor perhotelan cukup baik. Tinggal komitmen Pemda saja seperti apa," katanya, Kamis (16/7/2020)

Ia menambahkan, sampai saat ini legislatif belum mendapat bocoran berapa anggaran yang sudah disiapkan untuk recovery ekonomi.

Jika plot anggaran tersebut sudah jelas, Yuni berharap supaya penggerakan roda ekonomi segera dilakukan.

Rencananya, dalam waktu dekat Komisi B akan memanggil tim gugus tugas bidang ekonomi untuk meminta data terkini anggaran recovery yang sudah disiapkan.

"Akan kami panggil, karena selama ini legislatif tidak diberi tahu. Seandainya tahu anggaran yang disiapkan berapa kan bisa segara dilakukan opsi-opsi tersebut. Termasuk alokasi rapat di luar gedung pemerintahan," tegasnya.

Yuni menganggap, dana keistimewaan sebetulnya sudah siap. Ia pun mendesak agar Pemda DIY segera menyusun ploting anggaran tersebut untuk pemulihan ekonomi. (*)