Kota Yogyakarta
Sudah Ada Bansos, Bantuan ASPD Diusulkan di 2021
Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat mengatakan pihaknya akan melihat anggaran perubahan atau akan melakukan penganggaran di 2021.
Penulis: Christi Mahatma Wardhani | Editor: Ari Nugroho
Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Kota Yogyakarta belum bisa diterimakan.
Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat mengatakan pihaknya akan melihat anggaran perubahan atau akan melakukan penganggaran di 2021.
"Bukan ditunda, ada skala prioritas, karena ada refokusing anggaran semua. Saat ini pemasukan Pemkot luar biasa drop,ada keterbatasan anggaran. Apalagi kita masih tanggap darurat, jadi kita harus susun skala prirotas dan difokuskan pada penanganan COVID-19,"katanya, Rabu (15/07/2020).
"Ada tiga aspek yang kita perhatikan, pertama warga masyarakat miskin terdampak. Kemarin warga miskin DTKS dan KSJPS sudah kita berikan bantuan. Aspek regulasi, kemarin kita ada refokusing anggaran, dan kita lihat anggaran. Anggaran saat ini terbatas, jadi kita harus betul-betul lihat prioritas," sambungnya.
• Pemkot Yogyakarta Berdayakan Disabilitas dan Lansia Melalui Program Ketahanan Pangan
Meski belum bisa dilakukan saat ini, pihaknya akan memperhatikan penerima ASPD terlantar, apalagi jika belum menerima bantuan sama sekali.
Menurut data Dinsos Kota Yogyakarta, ada 3.477 disabilitas di Kota Yogyakarta, namun hanya 255 yang menerima bantuan ASPD.
Penerima ASPD seharusnya mendapat bantuan Rp300.000 per bulan yang diterima empat bulan sekali dalam satu tahun.
Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Sosial Dinsos Kota Yogyakarta, Ch.Tri Maryatun mengatakan penerima ASPD tidak penyandang disabilitas miskin yang tercatat dalam DTKS dan KSJPS, namun juga yang terlantar.
"Kalau sesuai Perwal ASPD diberikan tidak hanya DTKS, KSJPS, tetapi juga yang terlantar. Ada lima yang terlantar. Misalnya tidak memiliki data kependudukan, tidak ada KTP, padahal dalam kondisi miskin, tidak memiliki keluarga yang merawat,"katanya.
Ia mengungkapkan pihaknya berkoordinasi dengan BPKAD Kota Yogyakarta agar bisa melakukan pencarian ASPD bulan Januari, Februari, Maret, namun masih belum bisa.
• Penyandang Disabilitas di DIY Ikuti Pelatihan Monitoring Implementasi SDGs Via Zoom
"Jadi kemarin ditunda karena sudah ada bansos dari pemerintah. Kalau bansos kan tidak boleh dobel, kemudian ditunda. Yang warga miskin data DTKS dan KSJPS sudah dapat bansos untuk April, Mei, Juni. Nah kami upayakan agar ASPD bulan Januari, Februari, Maret bisa diterimakan,"ungkapnya.
"Kami konsultasi terus dengan BPKAD Kota Yogyakarta, tetapi belum bisa, karena masih ada refokusing anggaran juga. Mungkin akan kita usulkan tahun depan," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/berita-kota-yogya_20180731_185714.jpg)