Breaking News:

Yogyakarta

Sekda DIY Sebut Lebih Baik Ada Standardisasi Harga Rapid Test

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji ketika ditanya mengenai Surat Edaran (SE) Kemenkes yang mengatur mengenai harga maksimum rapid test, memberikan apres

TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji ketika ditanya mengenai Surat Edaran (SE) Kemenkes yang mengatur mengenai harga maksimum rapid test, memberikan apresiasi dan menyambut baik hal tersebut.

Menurutnya, ketentuan mengenai harga rapid test sangat dibutuhkan agar masyarakat yang akan melakukan rapid test secara mandiri, mendapatkan kejelasan harga atau tidak terlampau mahal.

"Kita harus ikuti. Rapid test itu kan sekarang yang jadi problem bukan layanan pemerintah, yang dilayani pemerintah nggak bayar. Rapid yang bayar yang mandiri. Mandiri itu lebih banyak diselenggarakan oleh bandara, rumah sakit rumah sakit swasta bukan rumah sakit rujukan. Kalau memang ada ketentuan seperti itu, lebih baik ada standarisasi harga," urainya ditemui di Kompleks Kepatihan, Rabu (8/7/2020).

Batasan Tarif Pemeriksaan Rapid Test Menjadi Rp 150 Ribu, Pemda DIY Persiapkan Langkah

Aji pun membagikan pengalamannya mendapatkan beberapa penawaran produk rapid test dengan harga yang beragam.

"Ada harga Rp 75ribu, ada yang Rp 50ribu. Guyonku, bedane apa? semakin mahal semakin akurat? Ya nggak mungkin kan. Nggak boleh kita begitu. Kalau (rapid) kit sudah mendapatkan sertifikasi dari Kemenkes, Kemenkes juga sudah menetapkan harga, jadi kalau di bawah (harga Rp 150ribu) itu boleh," ungkapnya.

Mereka yang sebelum adanya SE ini melakukan rapid test, dijelaskan Aji kepepet untuk membayar berapapun karena butuh.

"Ada yang membandingkan harga tiket berapa dan rapid test berapa kan begitu. Saya rasa bagus ada keputusan ini," imbuhnya.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, jelasnya, akan ikut memantau kalau nanti ada pedoman yang harus dilakukan sesuai SE Kemenkes.

Resmi, Kementrian Kesehatan RI Keluarkan Aturan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Sebesar Rp 150 Ribu

"Kita akan dialog dengan penyedia jasanya supaya bisa dipatuhi," urainya.

Aji nenegaskan bahwa peraturan tersebut berlaku untuk semua rumah sakit swasta, terlebih bagi yang merupakan non-rujukan Covid-19.

"Karena rumah sakit rujukan tidak menyelenggarakan rapid test mandiri. Mereka melaksanakan itu karena untuk aktivitas yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Kurniatul Hidayah
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved