Tak Ada Seleksi CPNS 2020, Pemda DIY Butuh 1.400 Calon Tenaga Pembantu
Tak Ada Seleksi CPNS 2020, Pemda DIY Buka Keran Untuk 1.400 Calon Tenaga Pembantu
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Hari Susmayanti
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kebijakan Pemerintah Pusat terkait peniadaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020 membuat Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus menyusun strategi.
Pemerintah DIY menghindari adanya rangkap jabatan di tubuh pemerintahannya.
Meski pada kenyataannya minus growth atau kondisi penerimaan pegawai jauh lebih sedikit dibanding pegawai yang pensiun kerap dialami.
Hal itu diungkapkan Plt. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Beny Suharsono.
Menurutnya rangkap jabatan tidak efektif untuk menyikapi adanya peniadaan rekruitmen CPNS Tersebut.
"Sebisa mungkin kami hindari rangkap jabatan. Meski begitu, kami sudah menyiapkan langkah-langkah," katanya kepada Tribunjogja.com, Selasa (7/7/2020)
Ia mengatakan, untuk saat ini Pemda DIY masih menyiapkan kebutuhan persiapan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
• Seleksi CPNS Ditiadakan, BKD DIY Berencana Buka Keran Rekruitmen Tenaga Pembantu
Di sisi lain, pihaknya juga sedang bersiap untuk menambal kekosongan formasi dalam lingkungan Pemda DIY.
"Karena kekosongan formasi itu kan dinamis. Ada yang pensiun, ada yang mutasi dan keperluan lain," tuturnya.
Secara terpisah, Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Pegawai BKD DIY, Wahyu Hidayat menambahkan, hampir kebutuhan formasi selama ini terbebani pada jabatan Aselon IV.
Ia menambahkan, sementara untuk 2020-2021 kali ini Pemda DIY membutuhkan 16.000 PNS.
Sedangkan realisasinya hanya 11.347 pegawai. Itu artinya kekurangan PNS di DIY masih sekitar 5.000 pegawai.
"Nah, 5.000 pegawai itu kami ambil dari tenaga pembantu. Selama ini untuk mengatasinya seperti itu," ungkapnya.
Sementara dari target pemenuhan 5.000 pegawai tersebut, Pemda DIY hanya mampu menambal kekosongan sebanyak 3.600.
Sehingga kekurangan PNS untuk memenuhi 5.000 kekosongan, agar sesuai kebutuhan sebanyak 16.000 tersebut masih kurang 1.400 pegawai.
"Ini yang nantinya menjadi bahan evaluasi. Apakah untuk mensiasati peniadaan rekruitmen CPNS itu dapat ditambal dan membuka keran rekruitmen tenaga pembantu atau bagaimana," tuturnya. (Tribunjogja/Miftahul Huda)
