Bansos Tak Tepat Sasaran, Para Dukuh di Bantul Mengeluh 'Dikejar-kejar' Warga

TRIBUNJOGJA.COM - Paguyuban Dukuh (Pandu) di Kabupaten Bantul berkeluh kesah terkait carut marutnya data Bantuan Sosial (Bansos) yang berasal dari pemerintah pusat.

Sebab, sebagai perangkat yang berhadapan langsung, mereka harus menerima nasib 'dikejar-kejar' warganya.

Ketua Pandu Bantul, Sulistya Atmaja, menandaskan bahwa hal tersebut bermula dari kecemburuan sosial antar warga yang merasa terdampak pandemi Covid-19, namun sama sekali tidak tersentuh bantuan dari pemerintah.

Tetapi, pihaknya pun mengaku tidak bisa berbuat banyak.

"Terus di antara mereka iri, merasa tingkat perekonomian yang lebih bagus malah menerima bantuan, sementara dia sama sekali tidak ya. Nah, bermula dari kecemburuan itu, kemudian teman-teman dukuh ini yang dikejar-kejar," tambahnya, saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2020).

• Antisipasi Bansos Tak Tepat Sasaran, DPRD DIY Minta Kepala Dinsos Turun Langsung ke Lapangan

"Sementara masyarakat yang pada dapat bantuan itu kan dari data yang update terakhir tahun 2016, dari pemerintah pusat, dan kita tak bisa menolak data itu," imbuh Sulis.

Seusai menampung keluh kesah para dukuh seluruh Bantul, Pandu berinisiatif menjalin komunikasi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul.

Dari situ muncul daftar exclusion error yang jumlahnya kini mencapai 17 ribu, dari 71 desa yang telah mendata.

"Itu data dari empat desa masih belum masuk ya, mungkin secepatnya. Kemudian, kita bersama Apdesi akhirnya sowan bupati, kita ingin minta solusi. Kita khawatir, karena pernah ada stetmen Apdesi, kalau dana desa sudah habis. Terus, yang tercecer ini mau dikemanakan," terangnya.

Setelah dilakukan audiensi bersama eksekutif, pada Selasa (23/6/20), bupati berencana menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) terkait skema bantuan bagi warga yang tercecer itu.

Sementara, konsep yang disodorkan adalah sharing antara Dana Desa, APBD Kabupaten dan Provinsi.

• UPDATE Data 7 Pasien Covid-19 Sembuh Asal DIY: 5 dari Gunungkidul, 2 Lainnya Warga Sleman dan Bantul

"Untuk APBD Provinsi, Pak Bupati juga sudah menugaskan Asisten 1, agar berkomunikasi dengan Pemda (Pemerintah Daerah) DIY," kata pria yang juga menjabat sebagai Dukuh Cangkring, Sumberagung, Jetis tersebut.

Akan tetapi, pihaknya berharap agar prosentase dari Dana Desa jangan terlalu besar.

Pasalnya, Pemerintah Desa kini harus mengalokasikan anggaran, untuk pembangunan di daerahnya.

Sebab, akibat pandemi, sebagian besar Dana Desa digelontorkan untuk penanganan Covid-19.

"Kemarin sudah terpogram di APBDes sebenarnya, tetapi karena ada corona ini, akhirnya tersikat semua. Syukur jika bantuan itu bisa dibiayai kabupaten dan provinsi. Nantinya, kalau draft Perbub sudah jadi, kita akan diundang lagi, untuk finalisasinya," pungkas Sulis. (TRIBUNJOGJA.COM)