Antisipasi Bansos Tak Tepat Sasaran, DPRD DIY Minta Kepala Dinsos Turun Langsung ke Lapangan

Oleh Imam lantaran statusnya sebagai penerima PKH, yang kedua si penerima termasuk warga rentan miskin dan akan dimasukkan data sebagai penerima bantuan perluasan.

"Jadi sebetulnya sama, pertama dia dapat Rp400 ribu dari PKH, kedua dia juga dapat Rp200 ribu dari pemerintah pusat. Nah, oleh masyarakat sering ditafsirkan lain, katanya dapat dobel. Padahal tidak," terang dia.

Evaluasi Secepat Mungkin

Dalam hal ini, Imam menekankan supaya Pemda DIY dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota segera lakukan evaluasi besar-besaran.

Karena jika tidak, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bisa jadi akan menurun.

Untuk itu, ia berharap bagi para Kepala Dinas masing-masing Kabupaten/Kota supaya turun langsung.

"Jangan hanya mengandalkan rekapan data Disdukcapil dan stafnya saja. Pantau langsung, supaya bersinggungan dengan masyarakat secara langsung. Keluhannya apa, kesulitannya seperti apa," tegasnya.

Hal itu menjadi catatan penting untuknya lantaran Imam menemukan fakta jika banyak para kepala Rt/Rw yang mengutamakan penyaluran bantuan hanya kepada sanak saudaranya saja.

"Ya tak usah saya sebutlah. Kemarin memang kami survey langsung saat pemberian bantuan dan pendataan. Ini menjadi hal penting untuk dievaluasi," urainya.

Ia meminta, supaya di tahap dua dan tiga nanti, penyaluran bantuan sosial dapat disalurkan dengan data yang lebih akurat lagi.

Saat disinggung mengenai mekanisme sisa bantuan yang belum tersalurkan pada tahap pertama, ia meminta agar Pemda setempat supaya transparan dan harus akuntabel dalam pengalokasian bantuan selanjutnya.

"Intinya harus benar-benar ada pelaporannya, dan harus jelas," pungkasnya. (*)