BPS Klaten Siap Menuju Zona Integritas untuk Lawan Korupsi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Badan Pusat Statistik (BPS) Klaten berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungannya.

“Proses membangun Zona Integritas merupakan kerja berat oleh karenanya semua pihak mulai dari pimpinan maupun pegawai harus punya mindset pola pikir dan budaya kerja yang sama sehingga keberhasilan dalam membangun zona integritas dapat tercapai," kata Kepala BPS Klaten Sri Ariyanto.

Dikatakannya ada tiga sasaran yang ingin dicapai BPS Klaten dengan pencanangan pembangunan zona integritas ini.

Antara lain terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN (korupsi kolusi dan nepotisme), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

• RSD Bagas Waras Klaten Ajak Pasien Covid-19 Memancing Lele untuk Terapi Kesembuhan

Untuk sampai pada tahap pembangunan zona integritas, terangnya, BPS Klaten telah memenuhi syarat seperti halnya laporan keuangan telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) memperoleh nilai B.

Agar tujuan pembangunan zona integritas BPS Klaten dapat tercapai, maka diperlukan peran dari seluruh pihak.

“Kita siap bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam membangun dan menjaga zona integritas ini dengan ikhlas, jangan sampai ada diantara kita yang menodai dengan perilaku tidak terpuji,” tegasnya

Sementara, Sekda Kabupaten Klaten Jaka Sawaldi yang turut menjadi saksi dalam penandatanganan pakta integritas tersebut, Selasa (16/6/2020) mendukung langkah yang diambil BPS Klaten.

• PPK Klaten Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu di Era New Normal

“Dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan baik itu sesuai dengan target dari Menpan RB dimana wilayah zona integritas bebas korupsi ini untuk diciptakan. Saya mengajak pada seluruh masyarakat, jajaran BPS, maupun pemda untuk dapat mensukseskan pencanangan ini,” ungkap Sekda Klaten.(TRIBUNJOGJA.COM)