Penanganan Kemiskinan Masih Jadi Fokus Pemkab Kulonprogo

Laporan Reporter Tribun Jogja, Irvan Riyadi

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO – Kabupaten Kulonprogo masih menyandang status sebagai Kabupaten dengan tingkat angka kemiskinan tertinggi di DIY, dengan persentase 17,39%, per akhir 2019 hingga triwulan pertama 2020.

Keadaan itu menjadi tantangan yang masih akan menyita fokus pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam penanganannya.

Sekalipun, menurut Bupati Kulonprogo, dari data perhitungan terkini, sudah ada perkiraan penurunan hampir 2%, sehingga persentase kemiskinan di Kulonprogo dapat menyentuh angka sekitar 15%.

“Meskipun sudah ada perhitungan, kalau sesungguhnya kita (Kulonprogo) ini sudah berada di angka 15%, tapi tentunya kita menggunakan angka yang formal (BPS),” ungkap Bupati Kulonprogo, Sutedjo, kepada tribunjogja.com.

Sutedjo juga menyebut rerata penurunan angka kemiskinan pada dasarnya sudah terlihat.

Namun, bilangannya masih terbilang rendah, mengingat target yang ingin dicapai yakni 8,86%, pada 2022 mendatang.

Artinya, sekurang-kurangnya ada target penurunan sekitar 3%, pertahunnya.

“Kita berharap, akhir tahun ini, sudah ada penurunan (angka kemiskinan) lagi,” tambahnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Komisi IV Kulonprogo, Istana.

Ia menyebut, masih tingginya persentase kemiskinan di Kulonprogo harus diperhatikan dan membutuhkan penanganan yang tanggap.

Terlebih, di tengah masa pandemi covid-19, yang menyebabkan beberapa sektor yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kulon Progo, tersendat.

“Diperlukan sinergi dan kekompakan antar unsur pemerintah, untuk dapat memenuhi harapan rakyat, khususnya untuk  kesejahteraan masyarakat,” papar Istana, kepada tribunjogja.com.

Ia juga menambahkan, potensi yang ada di Kulon Progo, sangat ideal untuk dikembangkan dalam rangka upaya peningkatan PAD, termasuk untuk menjalankan kembali roda perekonomian masyarakat.

“Potensi yang ada (di Kulon Progo) harusnya bisa tergarap semaksimal mungkin, sehingga nantinya bisa meningkatkan PAD, agar kita mampu mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain,” tutur Istana, lagi.