Ada Data Salah Sasaran, Ratusan Keluarga di Bantul Tak Layak Terima Bantuan Top Up

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sikap Apdesi itu. Di antaranya, terkait pergeseran APBD Desa yang dinilai sudah tidak memungkinkan.

"Dana desa sudah tidak memungkinkan lagi untuk digeser, ada kegiatan lain yang tidak dapat dikesampingkan, seperti pengentasan stunting, lalu bantuan rumah tidak layak huni (RLTH), MCK dan sektor pendidikan. Itu kan harus tetap dilaksanakan," katanya.

Ani mengatakan, pencairan Dana Desa tahap II silam, sebesar Rp634 juta, hampir semuanya tersedot untuk alokasi BLT-DD. Anggarannya sebesar Rp1,8 juta per kepala keluarga (KK), selama 3 bulan.

"Kalau pencairan Dana Desa tahap III yang 20 persen, atau besarannya sekitar Rp300 juta kembali untuk BLT-DD ke 4, 5, dan 6, kita sudah tidak mempunyai anggaran lagi untuk melaksanakan kegiatan wajib lain," keluhnya.

Apalagi, pencairan Dana Desa tahap I sebesar 40 persen juga telah dialokasikan sepenuhnya oleh Pemdes untuk tanggap darurat penanganan Covid-19.

Anggaran tersebut, untuk membiayai beberapa program seperti pengadaan hand sanitizer, disinfektan, hingga rumah karantina.

"Kalau sisa 20 persen dialokasikan untuk BLT-DD tahap 4, 5 dan 6, anggaran untuk kegiatan lain harus kami carikan dari mana? Nyuwun sewu, pemerintah pusat ini harusnya bisa lebih memahami kondisi sebenarnya di lapangan bagaimana," ungkapnya. (aka/rif)