Pemda DIY Sebut Anggaran Bantuan Sosial Hanya Sampai Juli

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bantuan sosial (Bansos) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih terus berjalan. Namun, hal itu tampaknya tak akan berlangsung lama lantaran berdasarkan hitungan kekuatan keuangan pemerintah hanya cukup sampai Juli.

Selain alasan utama dari kondisi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pertimbangan lain yakni berkaitan dengan uji coba new normal juga menjadi dasar lainnya.

Masyarakat harus mampu menggerakkan roda perekonomiannya kembali meski pandemi COVID-19 belum juga surut. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, belum lama ini.

Ia mengatakan, persiapan new normal atau era baru di tengah pandemi memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas untuk menunjang perekonomian.

Pasalnya, baik Pemerintah pusat dan juga Pemda DIY secara perhitungan keuangan untuk penyaluran bansos hanya akan sampai pada akhir Juni.

"Juli nanti kan sudah new normal. Sementara perhitungan keuangan APBN dan APBD hanya sampai di Juli. Selanjutnya masyarakat sudah menggerakkan perekonomian," katanya, usai menghadiri diskusi dengan PB IDI di Kepatihan, Jumat (22/5/2020) lalu.

Pemda DIY mencermati, perhitungan kekuatan ekonomi untuk penyaluran Bansos tersebut hanya mampu sampai Juli.

Untuk itu, lanjut dia, roda ekonomi pun sudah harus bergulir pada Juli nanti. Ia mengatakan, masyarakat tidak bisa berpangku tangan terus menerus dengan pemerintah.

"Karena ada bantuan sosial namun, roda perekonomian tak jalan kan percuma," imbuhnya.

Ia juga menekankan supaya masyarakat perlu mengetahui jika APBN dan APBD DIY saat ini mulai terbatas.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Untung Sukaryadi menambahkan, pemberian bansos tahap pertama masih terud dilaksanakan.

Pemda DIY mentargetkan penyaluran tahap pertama tersebut rampung pada akhir Mei ini.

Jika merujuk pada jadwal penyaluran, seharusnya bantuan tersebut disalurkan selama tiga bulan berturut-turut.

Selama tiga bulan yakni mulai April hingga Juni. Namun, jadwal penyaluran tahap awal justru disalurkan pada bulan Mei, yang seharusnya itu menjadi jadwal penyaluran tahap dua.

"Karena proses pendataan yang menjadi kendala. Namun, sejauh ini masih terud dikejar. Dan targetnya akhir Mei ini selesai," katanya.

Ia belum menentukan, apakah penyaluran tahap kedua dan ketiga akan dijadikan satu dalam bulan Juni, atau akan menambah waktu satu bulan untuk memenuhi penyaluran tahap ketiga.

Saat disinggung mengenai serapan penyaluran bantuan tersebut, ia mengaku belum mendapat rekap data dari masing-masing Kabupaten/Kota.

"Harusnya yang lebih valid di BPD. Karena penyalurannya kan dari sana. Saya sendiri belum ada laporan terkait sudah berapa persen serapannya," ungkapnya.

Baru 99 Ribu Keluarga Yang Sudah Menikmati BST

Terpisah, Ketua Grup Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BPD DIY Arief Yulianto menanggapi, untuk bantuan dari Provinsi yakni berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp400 ribu masih berlangsung.

Ia merinci, dari target total penyaluran bantuan di Kabupaten/Kota di DIY sebanyak 156.177 keluarga, sampai saat ini realisasi penyaluran masih sebanyak 99.206 Keluarga yang sudah menerima.

Dengan rincian, Kabupaten Bantul dari target penyaluran bantuan sebanyak 41.637 masih tercapai 13.510 keluarga.

Sementara di Kota Yogyakarta, dari target penyaluran bantuan sebanyak 11.713 sudah terealisasikan sebanyak 10.519 keluarga.

Sementara di Kabupaten Gunungkidul dari target 45.134 sudah disalurkan sebanyak 35.774 keluarga.

Untuk Kabupaten Sleman, Bank BPD mentargetkan sebanyak 39.874 sampai saat ini bantuan yang sudah disalurkan sebanyak 29.215 keluarga.

Sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo Bank BPD mentargetkan sebanyak 17.819, dengan serapan sampai saat ini hanya 10.188 keluarga.

"Untuk saat ini sudah berlangsung di Kabupaten Bantul. Targetnya akhir Mei ini sudah selesai semuanya," tegasnya.

Saat disinggung mengenai kendala dalam penyaluran, Arief belum memastikan. Termasuk apakah terdapat kekeliruan data, lantaran dibeberapa daerah masih banyak yang belum menyerap bantuan sosial tersebut.

"Untuk pastinya belum kroscek. Namun, yang jelas penyaluran itu bertahap supaya tidak menimbulkan kerumunan. Sejauh ini seperti itu," pungkasnya.

(*/hda/ Tribunjogja.com )