Yogyakarta

Komisi A DPRD DIY : Pemerintah Wajib Amankan Data Pribadi Warga Negara

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto menegaskan bahwa sesuai amanat konstitusi pemerintah harus memberik

Istimewa
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menyikapi beredarnya kabar data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diancam akan dijual belikan oleh oknum hackers, hal itu mendapat respons Komisi A DPRD DIY.

Sebelumnya memang diberitakan ada sekitar 2,3 juta data DPT warga DIY berbentuk file PDF beredar di medsos yang dikhawatirkan akan disalah gunakan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto menegaskan bahwa sesuai amanat konstitusi pemerintah harus memberikan perlindungan atas data pribadi yang dimiliki oleh warga negara.

Pemerintah Wajib Amankan Data Pribadi Warga Negara

"Kabar soal kebocoran data KPU harus ada klarifikasi pemerintah. Sistem database yang dikelola oleh pemerintah harus secure, aman dari upaya pencurian data agar warga negara terlindungi sesuai amanat konstitusi," kata Eko Suwanto, Sabtu (23/5/2020)

Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran”.

Pasal 58 ayat (2) selanjutnya menyebut bahwa NKK dan NIK termasuk data perseorangan. Dan jaminan perlindungan data diberikan oleh Pasal 79 ayat (1) yang menyebut “Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara

Perlindungan data privasi pemilih merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana dituliskan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik khususnya artikel 17, serta UUD 1945 pasal 28G ayat (1) yang mengatur perlindungan hak ini.

2,3 Juta Data DPT Milik KPU Bocor, Paling Banyak di DIY. Ini Kata KPU DIY

"Soal data milik KPU yang diduga bocor akibat ulah hacker dengan jumlah jutaan data lebih memang perlu ditelusuri lebih jauh," kata Eko.

Ada data yang memang bisa diakses oleh publik berkaitan dengan data daftar pemilih tetap atau DPT namun sesuai aturan memang data pribadi tidak diterbitkan secara detail.

Pengumuman data DPT yang terbuka dan terpasang di tempat publik memang dilakukan oleh KPU.

"Sesuai aturan yang ada, itu untuk memudahkan dilakukan verifikasi oleh calon pemilih dan publik. Kita minta kasus dugaan kebocoran data ini bisa dituntaskan," kata politisi muda PDI Perjuangan ini. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Miftahul Huda
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved