Seperti Ini SOP untuk New Normal Kalangan Siswa yang Dibahas Pemda DIY Pekan Depan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mulai mantap dengan keputusan pemerintah pusat tentang new normal atau kebiasaan baru masyarakat untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19.

Satu di antara buktinya, Pemda DIY siang tadi Jumat (22/5/2020) telah membahas persiapan menuju normal baru.

Beberapa pilihan alternatif mulai akan ditetapkan diantaranya sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata dan sosial-kebudayaan.

Untuk sektor pendidikan, Pemda DIY akan kembali membuka proses kegiatan belajar mengajar.

• BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 22 Mei 2020, 13 Pasien Berhasil Sembuh

Namun, dengan catatan tetap memberlakukan protokol kesehatan.

Misalnya, untuk satu kelas biasanya diisi 30 siswa, saat pandemi nanti akan dikurangi menjadi 15 siswa.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, keputusan tersebut masih akan disusun dengan para gugus tugas yang membidangi.

"Kan ada beberapa bidang di gugus tugas, ada sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial. Untuk kegiatan pendidikan, misalnya biasanya diisi 30 siswa di setiap kelas. Saat new normal ini akan diisi setengahnya," kata dia usai rapat bersama PB IDI di Kantor Gubernur membahas persiapan new normal.

Lebih lanjut dia mengatakan, bagi siswa yang tidak patuh wajib dikenakan panismen.

Misalnya, untuk yang tidak mengenakan masker saat kegiatan belajar, akan dikenakan sanksi atau pengurangan point nilai kedisiplinan.

Selain itu, wajib para guru membimbing siswanya untuk patuh membiasakan hidup sehat dengan mencuci tangan saat masuk kelas maupun ketika selesai kegaiatan belajar.

Pemda DIY juga akan berlakukan kebijakan berupa pembagian klaster.

• Pemda DIY Perkirakan New Normal Akan Berlangsung Bulan Juli

Di antaranya, beberapa siswa masih akan tetap ikuti kelas virtual, sementara separuhnya akan mengikuti kelas tatap muka.

"Tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ini masih rencana, dan perlu dibahas dengan gugus tugas bidang pendidikan," tegas dia.